WaroengBerita.com – Pakpak Bharat | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat bersama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2025 dan Pendampingan Penyusunan Dokumentasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 pada Kamis (5/12/2024).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika, dihadiri oleh penanggung jawab dan pengelola data statistik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pakpak Bharat.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari rangkaian EPSS Tahun 2024 yang telah selesai, di mana Kabupaten Pakpak Bharat mencatatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1,92 dalam kategori “Cukup.” Melalui FGD ini, BPS dan pemerintah daerah berupaya memberikan pendampingan dalam pengumpulan bukti pendukung guna memitigasi tantangan penyelenggaraan statistik sektoral pada EPSS 2025.
Kepala Kantor BPS Pakpak Bharat, Muslikhatun, S.Si., yang diwakili oleh Kasubbag Umum BPS Pakpak Bharat, Ernaliza Hutapea, menekankan pentingnya data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpadu untuk mendukung perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan. “Sebagai sektor terdepan dalam pengelolaan statistik, BPS memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi data dan memperkuat pengelolaan serta pemanfaatan data untuk pembangunan nasional. Hal ini juga menjadi upaya mendukung keberlangsungan program Satu Data Indonesia (SDI),” ujar Ernaliza.
Tujuan Satu Data Indonesia (SDI)
Program Satu Data Indonesia (SDI) dirancang untuk mewujudkan integrasi dan pemanfaatan data secara efektif dan efisien. Tujuannya antara lain:
- Menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah.
- Mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan berbasis data.
- Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) sesuai peraturan perundang-undangan.
BPS juga mendorong peran aktif OPD dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk memastikan data yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
“Keberhasilan EPSS tidak hanya dilihat dari skor indeks, tetapi juga bagaimana data yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan di Pakpak Bharat,” tambah Ernaliza.
FGD ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan statistik sektoral yang lebih baik di masa mendatang, sekaligus mendukung visi nasional untuk mewujudkan tata kelola data yang handal dan transparan. (SB/LB)
