WaroengBerita.com – Langkat | Forum ASN Tenaga Kesehatan (Nakes) Puskesmas Kabupaten Langkat melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Langkat pada Rabu (27/8/2025). Pertemuan ini dihadiri Ketua Komisi II Sedarita Ginting, SH, MH, Sekretaris Komisi II H. Arifuddin, anggota Komisi II Elfa Susanna, M.Kes, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dr. Juliana.
Audiensi tersebut diikuti perwakilan ASN dari 32 puskesmas se-Kabupaten Langkat. Mereka menyampaikan keresahan terkait isu pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang disebut-sebut akan dialihkan untuk pembiayaan tenaga paruh waktu (R3 dan R4).
Salah seorang perwakilan Nakes menegaskan, pihaknya tidak keberatan jika tenaga kontrak tersebut diangkat menjadi pegawai paruh waktu, namun keberatan jika hak mereka dikurangi.
“TPP adalah penunjang motivasi dan kinerja kami dalam memberikan pelayanan. Jangan sampai kebijakan baru mengurangi hak yang sudah ada,” ujarnya.
Para Nakes juga menyoroti minimnya kejelasan regulasi terkait wacana pemotongan TPP. Mereka berharap pemerintah bersikap adil dan tidak hanya membebankan beban anggaran kepada puskesmas.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Langkat, Sedarita Ginting, menekankan pentingnya klarifikasi.
“Jika isu ini tidak diluruskan, bisa menimbulkan dilema dan benturan. Kami harus berhati-hati karena yang diperjuangkan adalah kepentingan bersama, baik ASN Nakes maupun tenaga R3 dan R4,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak DPRD belum menemukan dasar hukum terkait pemotongan TPP, sehingga berencana memanggil Dinas Kesehatan serta BPKAD untuk memberikan penjelasan resmi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Langkat, dr. Juliana, menegaskan tidak ada kebijakan pemotongan TPP.
“TPP masih tetap berjalan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024. Anggaran Rp13 miliar memang disiapkan untuk tenaga paruh waktu, namun itu tidak mengurangi hak ASN Nakes,” tegasnya.
Komisi II DPRD Langkat mengapresiasi sikap para tenaga kesehatan yang menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa menyudutkan pihak lain.
“Kami akan mengawal aspirasi ini dan memastikan informasi yang benar sampai ke seluruh puskesmas. Yang utama, pelayanan kesehatan masyarakat harus semakin baik,” tutup Sedarita.
Para perwakilan ASN Nakes pun menyampaikan terima kasih atas atensi DPRD dan Dinas Kesehatan yang menampung aspirasi mereka, sembari berharap komitmen tersebut menjamin tidak adanya pemotongan TPP di kemudian hari.(Barto/Ril)
