WaroengBerita.com – Humbahas |Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbang Hasundutan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait penanganan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kegiatan ini berlangsung di Montero Café, Doloksanggul, pada Rabu (24/9/2025).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PER/63/12022 dan B-722/L.2.31/Gs.1/12/2022 antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar dan Kejari Humbang Hasundutan.
Hadir dalam acara ini, Kajari Humbang Hasundutan Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., didampingi Kasi Datun Joharlan Hutagalung dan tim Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar Inggrid Maya Sari, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Humbahas Redy Sinulingga, beserta staf dan awak media.
Dalam sambutannya, Kajari Noordien Kusumanegara menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang pertukaran informasi terkait kendala yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Humbahas.
“Kami siap menindaklanjuti setiap permasalahan yang disampaikan melalui bidang perdata dan tata usaha negara, sehingga dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan terdapat 108 badan usaha di wilayah kerja Cabang Pematang Siantar untuk Kabupaten Humbahas. Dari jumlah tersebut, 53 badan usaha tercatat lancar membayar iuran, sementara 55 badan usaha lainnya masih bermasalah dalam pemenuhan kewajiban.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar, Inggrid Maya Sari, berharap sinergi dengan Kejari dapat memperkuat upaya pemulihan keuangan negara melalui penagihan iuran yang tertunggak.
“Dengan adanya pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara, kami optimis persoalan tunggakan iuran bisa segera ditangani,” jelasnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan ditutup dengan foto bersama peserta rapat dengan latar panorama indah Danau Toba.(Barto)
