WaroengBerita.com – Langkat|DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti keluhan warga Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, terkait penyaluran bantuan pascabanjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami kepada para wakil rakyat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta Ginting bersama Wakil Ketua H. Ajai Ismail dan dihadiri sejumlah anggota dewan, antara lain Juriah, Ahmad Senang, serta Eddy Wijaya. Dalam pertemuan itu, warga mengaku belum menerima bantuan meskipun rumah mereka terdampak dan mengalami kerusakan akibat bencana.
Keluhan yang disampaikan mencakup tidak diterimanya bantuan jaminan hidup, perlengkapan hunian, hingga stimulan sosial ekonomi. Salah satu warga, Tumpal Sitorus, menyebut bahwa pihaknya merupakan korban langsung, namun justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Kondisi ini, menurutnya, memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah dapat melakukan pendataan ulang secara objektif agar bantuan dapat tersalurkan secara merata kepada mereka yang benar-benar terdampak. Aspirasi tersebut langsung ditanggapi pimpinan rapat.
Romelta Ginting meminta instansi terkait, khususnya Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Langkat, segera menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Langkat untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Ia menegaskan pentingnya solusi konkret agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Langkat, M. Ansyari, menjelaskan bahwa data awal korban banjir bersumber dari tim teknis pusat. Meski demikian, pihaknya membuka peluang untuk melakukan verifikasi ulang agar data terbaru dapat diajukan kembali.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Langkat, Taufik Rieza, mengungkapkan bahwa penerima bantuan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah sesuai kriteria pemerintah pusat. Ia menambahkan, hingga kini bantuan telah disalurkan kepada lebih dari seribu kepala keluarga.
Namun demikian, ia mengakui masih ada warga yang terdampak secara ekonomi, seperti kehilangan hasil pertanian maupun ternak, tetapi belum memenuhi kriteria penerima bantuan.
Sebagai penutup, warga menyerahkan usulan data sebanyak 524 kepala keluarga yang diharapkan dapat diverifikasi ulang. Mereka juga menyatakan kesiapan mengikuti seluruh tahapan validasi agar bantuan dapat diterima secara adil dan tepat sasaran.(Brt)
