www.waroengberita.com-Tanjungbalai | Visi ‘Terwujudnya Komunikasi dan Informasi yang Terpercaya’ yang terpampang nyata di dinding kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungbalai, kini tengah diuji oleh sorotan tajam publik terkait penggunaan anggaran daerah (APBD) yang dikelola instansi tersebut.
Sorotan ini bermula dari perhelatan acara halalbihalal yang digelar Diskominfo Selasa (7/4/2026) minggu lalu. Acara yang seharusnya menjadi momen silaturahmi justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, muncul polemik terkait pemberian uang dalam amplop kepada peserta undangan yang nilainya bervariasi, mulai dari Rp20.000,- hingga Rp60.000,- per orang.
Setelah gagal menemui Kabid IPH Kominfo, Idawati Tanjung, S.E., M.AP., di ruangannya, Rabu (8/4/2026) minggu lalu, redaksi www.waroengberita.com, melalui krunya, tak berhenti mencoba melakukan konfirmasi. Namun, respons yang didapat justru jauh dari semangat transparansi.
Kepala Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai, Indra Wiguna, S.STP, MM, saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026) yang lalu, tampak menghindar dan mengarahkan awak media menemui Kepala Bidang (Kabid) IPH, Idawati Tanjung, SE, MAP, yang saat itu diketahui sedang dalam masa cuti.
Tak berselang lama, seorang oknum PNS berinisial DS memanggil awak media masuk ke ruangan. Setelahnya, muncul oknum PNS lainnya berinisial RBB, yang bukannya memberikan penjelasan terkait konfirmasi yang ditanyakan, justru menyodorkan amplop. “Ini titipan dari bu Ida, jangan diungkap lagi,” ujar RBB saat itu.
Upaya pemberian amplop tersebut tegas ditampik, sebagai bentuk penolakan terhadap gratifikasi atau upaya pembungkaman.
Tiga hari berselang, tepatnya Senin (13/4/2026), Idawati Tanjung akhirnya bersedia menemui awak media. Namun, alih-alih memberikan penjelasan terkait konfirmasi data anggaran dan mekanisme pembagian uang di acara halalbihalal, Idawati justru melontarkan pernyataan yang bernada intimidatif.
“Sudahlah, jangan diungkap-ungkap itu lagi,” sergah Idawati ketika kembali dicecar mengenai rincian anggaran dan transparansi dana publik yang dikelolanya.
Sikap tertutup ini menambah kecurigaan publik mengenai adanya ketidakteraturan dalam pengelolaan anggaran di Diskominfo Tanjungbalai. Praktik pemberian amplop yang bervariasi kepada tamu undangan juga dinilai janggal dan tidak mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel. (WB-Irham)
