WaroengBerita.com – Medan | Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah strategis dalam memperkuat kelembagaan organisasi dengan membentuk enam Kelompok Kerja (Pokja). Pembentukan tersebut ditujukan untuk meningkatkan koordinasi, pemerataan distribusi tugas jurnalistik, serta memperluas jangkauan kerja organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Keputusan itu ditetapkan dalam rapat kerja Pengurus Forwaka Sumut yang berlangsung di Agam Kuphi, Jalan T. Amir Hamzah, Medan, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, enam ketua Pokja yang ditetapkan masing-masing adalah Sri Sundari sebagai Ketua Pokja 1, Syamsir Alam Nasution sebagai Ketua Pokja 2, Lilik Riadi Dalimunte sebagai Ketua Pokja 3, Salamudin Tandang sebagai Ketua Pokja 4, Ahmad Rizal sebagai Ketua Pokja 5, dan Rajali sebagai Ketua Pokja 6.
Sekretaris Forwaka Sumut, T. Andry Pratama, S.Pd., menjelaskan bahwa pembentukan enam Pokja melibatkan unsur pengurus Forwaka Sumut dan Forwaka Medan. Setiap kelompok diberikan tanggung jawab menjalankan aktivitas jurnalistik sekaligus mendukung distribusi informasi dan pemberitaan kepada seluruh anggota Forwaka di Sumatera Utara.
Menurut Andry, Pokja tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembagian tugas, tetapi juga menjadi instrumen koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas jurnalistik serta pengembangan organisasi di daerah.
“Pokja bertugas dalam koordinasi, konfirmasi dan kerja sebagai jurnalis ke semua kalangan. Pokja bertugas sebagai koordinator wilayah untuk koordinasi, kolaborasi, tutorial, pengawasan kinerja dan mendukung kerja pada pengurus Forwaka di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Kinerja Pokja Diawasi Pengurus, Validitas Berita Jadi Prioritas
Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai arah organisasi, aktivitas enam Pokja akan berada di bawah pengawasan sejumlah pengurus Forwaka Sumut, yakni Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom, S.H., Bistok Malau, S.H., dan Irwansyah Ginting.
Keempatnya akan bertanggung jawab terhadap pengawasan dan evaluasi kinerja Pokja kepada Pengurus Harian Forwaka Sumut.
Andry menegaskan, pembentukan Pokja diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk jurnalistik, khususnya dalam aspek validitas informasi, akurasi konfirmasi, serta tanggung jawab pemberitaan.
“Kinerja Pokja akan kami dorong untuk makin menjadikan bahan berita yang akan dipublikasi valid dan bertanggung jawab sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta menfungsikan peran sosial kontrol,” tegasnya.
Dengan demikian, keberadaan Pokja diharapkan tidak sekadar memperluas jaringan kerja wartawan, tetapi juga memperkuat profesionalisme dan independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Bentuk LBH, Siapkan Perlindungan Hukum bagi Wartawan dan Masyarakat
Selain pembentukan enam Pokja, Forwaka Sumut juga telah membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dipimpin Bistok Malau, S.H., sebagai direktur.
Wakil Ketua Forwaka Sumut, Amsal Chaniago, menjelaskan bahwa pembentukan LBH merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota Forwaka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tidak hanya untuk kepentingan internal organisasi, LBH tersebut juga diproyeksikan memberikan pendampingan dan konsultasi hukum kepada masyarakat kurang mampu.
“Forwaka Sumut sudah membentuk LBH untuk internal dan membantu masyarakat tak mampu dalam pendampingan dan konsultasi hukum serta akan didorong bekerja sama dengan Kejati Sumut dalam sosialisasi dan penerangan hukum ke masyarakat,” ungkap Amsal.
Kehadiran LBH ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penguatan perlindungan profesi wartawan sekaligus memperluas kontribusi organisasi dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat.
Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera untuk Tingkatkan Ekonomi Wartawan
Di bidang ekonomi organisasi, Forwaka Sumut juga telah membentuk Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera.
Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi wadah pengembangan usaha yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi para wartawan yang tergabung dalam organisasi.
Pembentukan koperasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi anggota, sehingga organisasi tidak hanya berorientasi pada aktivitas jurnalistik, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek kesejahteraan para anggotanya.
Kasi Penkum Kejati Sumut Respons Positif Pembentukan Pokja
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Rizaldi, S.H., M.H., turut memberikan respons terhadap pembentukan enam Pokja Forwaka Sumut.
Ia menyampaikan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah pers dalam meningkatkan kinerja jurnalistik sepanjang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Siap ketua,” jawab Rizaldi saat dimintai tanggapannya mengenai dukungan terhadap pembentukan Pokja Forwaka Sumut melalui sambungan telepon, Rabu (11/11/2026).
Pembentukan enam Pokja, LBH, dan Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera menjadi bagian dari agenda penguatan kelembagaan Forwaka Sumut.
Ke depan, efektivitas seluruh perangkat organisasi tersebut akan diuji melalui pelaksanaan program kerja, konsistensi koordinasi, perlindungan terhadap anggota, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dengan penguatan struktur organisasi tersebut, Forwaka Sumut diharapkan semakin mampu mendorong wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berintegritas, dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. (Sri)
