WaroengBerita.com – Tebing Tinggi | Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan melalui peluncuran program “Jaksa Sahabat Pendidik”.
Kegiatan yang melibatkan ratusan kepala sekolah negeri dan swasta se-Kota Tebing Tinggi tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota, Rabu (11/11/2026). Fokus utama program ini adalah memberikan pemahaman hukum kepada para pengelola sekolah, khususnya terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas pada penyelenggaraan proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup pengelolaan tenaga pendidik, sarana prasarana, anggaran, hingga aset sekolah.
“Kepala sekolah tidak hanya menjamin pembelajaran berjalan baik, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan yang akuntabel,” ujar Iman.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran pendidikan agar membangun budaya antikorupsi, mengelola anggaran secara transparan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, upaya menjaga akuntabilitas tersebut, lanjutnya, harus tetap berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, program “Jaksa Sahabat Pendidik” diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sosialisasi, melainkan menjadi sarana konsultasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
Kajari: Perilaku Koruptif Tidak Selalu Berbentuk Uang
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, mengingatkan para pendidik bahwa integritas harus diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, bukan sebatas menghindari penyalahgunaan uang negara.
Ia menjelaskan, korupsi dapat dipicu oleh faktor kebutuhan maupun keserakahan. Meski persoalan kesejahteraan dapat berkaitan dengan faktor kebutuhan, menurutnya, keserakahan tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai.
“Perilaku koruptif tidak selalu berbentuk uang. Datang terlambat, titip absen, itu juga perilaku koruptif,” tegas Anthoni.
Kajari juga menekankan bahwa tugas guru tidak semata-mata mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Lebih dari itu, guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan membangun peradaban generasi mendatang.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa integritas di lingkungan pendidikan harus dimulai dari keteladanan para pendidik dan pimpinan satuan pendidikan.
Pengelolaan BOSP dan Revitalisasi Sekolah Jadi Fokus
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pemahaman hukum mengenai pengelolaan Dana BOSP dan program revitalisasi sekolah.
Selain meningkatkan pemahaman regulasi, kegiatan tersebut juga bertujuan memetakan potensi risiko serta konsekuensi hukum yang dapat muncul dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Menurut Deni, peluncuran program “Jaksa Sahabat Pendidik” merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah se-Sumatera Utara yang ditandatangani pada awal Oktober 2026.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan para kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola anggaran, administrasi, serta pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, jajaran pejabat Kejari Tebing Tinggi, para kepala perangkat daerah, serta ratusan kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta.
Dengan diluncurkannya program ini, Pemko Tebing Tinggi berharap pengelolaan satuan pendidikan semakin terbuka, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, pendampingan hukum diharapkan mampu membantu para pengelola sekolah memahami batas kewenangan dan kewajiban mereka dalam menggunakan anggaran pendidikan.(RM)
