(waroengberita.com) – Calon pengganti Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto,

salah satunya adalah Laksamana Yudo Margono, kepala staf angkatan laut, telah bekerjadi pangkalan angkatan laut, dan di komando angkatan laut. Beliauadalah jenderal yang membawahi Komando Gabungan Daerah Pertahanan (Kogabwilhan) I, yang merupakan bagian dari struktur komando yang baru dibentuk, dan yang membagi TNI menjadi tiga strategi operasi, yang masing-masing bertanggung jawab langsung mengkoordinasikan satuan-satuan militer dari tiga angkatan. Ia turut serta dalam penanganan pandemi Covid-19 Indonesia sebagai Panglima Kogabwilhan I, mengelola pembangunan fasilitas medis darurat dan karantina di Pulau Galang, serta pengelolaan fasilitas karantina di Jakarta. Laksamana Margono juga pernah mengawal evakuasi WNI yang tinggal di luar negeri dari Wuhan, China. Di masa kepemimpinan Laksamana Margono  juga Angkatan Laut Indonesia mengalami tragedi yang menimpa satu kapal selamnya, yaitu KRI Nanggala-402, selama latihan angkatan laut dimana sebanyak 52 prajurit TNI-AL gugur. Peristiwa itu merupakan kerugian terbesar angkatan laut, mendorong seruan bagi TNI untuk menilai kembali langkah-langkah keamanan dan pemeliharaan peralatannya.

Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat, memulai karirnya sebagai anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat sebelum pindah ke Kementerian Pertahanan dan sejumlah posisi di komando wilayah Angkatan Darat. Sejak ditempatkan sebagai Panglima Pasukan Keamanan Presiden (Paspampres) pada tahun 2014, ia menjadi terkenal.Kenaikan cepat Jenderal Perkasa dari Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad) menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan kemudian KSAD pada 2018. Beliau yang juga senantiasa memperhatikan kesejahteraan  dan karir dari anak buahnya serta berani memberantas PUNGLI di tubuh TNI-AD. 

Kedua kandidat memiliki karakteristik dan latar belakang kepemimpinan yang unik yang akan membantu TNI dalam berbagai hal. Keahlian Laksamana Margono sebagai Panglima Kogabwilhan I dalam mengkoordinir beberapa satuan TNI akan bermanfaat dalam pembentukan doktrin operasi gabungan dan sejarah operasi tiga angkatan di masa depan. Jenderal Perkasa, misalnya, baru-baru ini menerapkan langkah-langkah progresif, seperti menghapus tes keperawanan yang kontroversial bagi rekrutan tentara wanita dan mendorong personel militer untuk melanjutkan studi mereka di Sekolah Staf dan Komando (Seskoad) dan/atau di luar negeri. 

Bagi kedua individu, pekerjaan itu mungkin merupakan batu loncatan menuju tujuan pasca-pensiun mereka. Mantan komandan TNI biasanya pindah ke posisi politik segera setelah meninggalkan militer. Seperti : Jenderal Djoko Suyanto, pernah menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan era Presiden Yudhoyono, dan Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Presiden saat ini, adalah dua contoh.

Dalam hal politik elektoral, mantan panglima TNI sering disukai oleh pemilih, membuat mereka menjadi kandidat yang layak untuk jabatan politik. Tergantung pada calon yang dicalonkan Presiden Widodo, hasilnya akan berbeda.