WaroengBerita.com – Langkat | Ancaman terputusnya akses transportasi masyarakat akibat longsor di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, mendapat perhatian serius DPRD setempat. Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, mendorong percepatan penanganan melalui optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru di ruang kerja Ketua DPRD Langkat, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu membahas kebutuhan penanganan darurat terhadap badan jalan yang mengalami longsor akibat tingginya curah hujan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah desa, titik longsor memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengancam akses transportasi warga yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada jalur tersebut.
Kepala Desa Namoteras, Rahman Sembiring, mengatakan penanganan darurat harus segera dilakukan sebelum kerusakan semakin meluas dan badan jalan benar-benar terputus. Pasalnya, akses tersebut sangat vital bagi masyarakat, termasuk anak-anak sekolah dan warga yang mengangkut hasil bumi.
Ia mengusulkan pembangunan tembok penahan sementara sebagai langkah antisipasi untuk mencegah longsor semakin parah. Jika tidak segera ditangani, sedikitnya lima dusun dengan jumlah sekitar 400 kepala keluarga berpotensi terdampak.
Rahman juga mengungkapkan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menangani bencana tersebut. Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta sehingga tidak memadai untuk membiayai kebutuhan penanganan kerusakan jalan.
Merespons aspirasi tersebut, Sribana Perangin Angin meminta Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera membangun koordinasi untuk mempercepat penanganan melalui pemanfaatan BTT sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan teknis dari perangkat daerah terkait agar proses penanganan tidak berlarut-larut. Menurutnya, percepatan langkah pemerintah diperlukan mengingat jalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama keselamatan warga dan kelancaran aktivitas ekonomi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Arie Ramadhani, Plt. Kepala BPKAD Edi Suratman, serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Ketua DPRD melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
Percepatan penanganan longsor di Dusun Durian Mulo kini menjadi kebutuhan mendesak. Selain mencegah kerusakan semakin meluas, langkah konkret pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan akses pendidikan, distribusi hasil bumi, dan mobilitas sekitar 400 kepala keluarga tetap terjaga.(Barto)
