Tenaga Kesehatan dan Guru Honorer Desak Skema Paruh Waktu ke DPRD Langkat

WaroengBerita.com – Langkat | Ratusan tenaga kesehatan dari Aliansi R4 bersama guru honorer yang tergabung dalam Aliansi R3 mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Rabu (30/7/2025), untuk menyampaikan aspirasi terkait skema kerja paruh waktu menjelang penutupan pendataan tenaga non-ASN.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, Wakil Ketua Antoni, dan Ketua Komisi II DPRD Langkat Sedarita Ginting. Dalam pertemuan tersebut, Muliana Sitepu selaku juru bicara Aliansi R4 menyuarakan harapan agar para tenaga kesehatan tetap diakomodir melalui skema paruh waktu agar tetap tercatat dalam sistem pemerintahan.

“Kami berharap DPRD Langkat bisa memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB, sebelum tenggat waktu pengusulan berakhir September 2025,” tegas Muliana.

Dari pihak Aliansi R3, perwakilan guru honorer mempertanyakan kejelasan status apabila mereka diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, karena menurut mereka, belum ada skema kerja paruh waktu untuk tenaga pendidik.

Menanggapi hal ini, Plt. Kepala BKD Langkat Syafriansyah menjelaskan bahwa dasar hukum pengangkatan PPPK Paruh Waktu mengacu pada Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Namun, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya.

“Berdasarkan Kepmen tersebut, pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN Tahun Anggaran 2024. Namun juknisnya memang belum kami terima,” jelas Syafriansyah.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan ASN di Kabupaten Langkat disesuaikan dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni meminta BKD segera berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setdakab Langkat guna melakukan pemetaan kebutuhan ASN dan tidak menunggu juknis secara pasif, melainkan aktif menjemput bola ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin menegaskan bahwa pihaknya siap menjadi jembatan antara aspirasi para tenaga honorer dan pemerintah pusat.

“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan rekan-rekan. Kami siap mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pusat agar dapat ditindaklanjuti secara konkret,” ujarnya.

Aliansi R3 dan R4 berharap hasil audiensi ini segera diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang mendukung keberlanjutan pekerjaan mereka, mengingat sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama puluhan tahun di Kabupaten Langkat.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Musti Sitepu serta Kabag Organisasi Beni Sukmaria Ginting.(Barto/Ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *