WB – Samosir | Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Tunggul Sinaga, di Aula Kantor Bupati Samosir.
Turut hadir Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis P3AP2KB Friska Situmorang, Kadis Kesehatan Dina Hutapea, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, para Camat, Kepala Puskesmas, serta berbagai stakeholder terkait.
Dalam arahannya, Tunggul Sinaga menegaskan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Samosir. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga kolaborasi lintas sektor yang terencana dan berkesinambungan.
“Rapat koordinasi ini sangat penting. Mari kita satukan tekad dan langkah untuk memberantas stunting di Kabupaten Samosir. OPD teknis harus memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik, serta menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mencegah stunting,” tegas Tunggul.
Ia juga mendorong agar setiap desa dan kecamatan menyusun rencana penguatan penurunan stunting yang lebih koordinatif dan terarah, termasuk pemanfaatan dana desa untuk kegiatan intervensi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Saya yakin para penyuluh KB, pendamping keluarga, dan tim TPPS telah bekerja keras. Mari lanjutkan pengabdian untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Samosir,” tambahnya.
Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Aci Debby Oktori Nasution, mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut tengah menyiapkan gerakan serentak pemberian makanan tambahan bagi lebih dari 2.000 anak selama 90 hari dengan biaya Rp15.000 per anak per hari. Ia berharap Pemkab Samosir dapat mendukung kegiatan ini dengan mempercepat penyampaian data kepesertaan.
“Yang paling penting adalah mencegah pertambahan kasus stunting baru. Perkembangan gizi anak dan pemberian makanan tambahan harus terus dipantau,” ujar Aci.
Aci juga menekankan agar pemerintah daerah memprioritaskan keluarga dengan anak stunting sebagai penerima JKN, sehingga mereka dapat memperoleh layanan rujukan di rumah sakit.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Samosir, Ny. Kennauli A. Sinaga, menyatakan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan dalam mengawal program penurunan stunting.
“PKK akan fokus melihat langsung kelompok sasaran stunting di desa-desa. Kita harus bergotong royong agar angka stunting turun di Samosir,” ucap Kennauli.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Samosir kini juga melaksanakan pelatihan penandaan (stagging) bagi operator desa, kecamatan, dan kabupaten. Langkah ini bertujuan memastikan keakuratan data berbasis rumah tangga melalui aplikasi WebAksi Bangsa, yang memuat data demografi, sasaran individu, alokasi dan realisasi anggaran, serta peta kewilayahan untuk mendukung intervensi yang tepat sasaran.(Bernad)
