WaroengBerita.com – Medan|Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026). Vandiko hadir didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samosir, Rajoki Simarmata.
Forum tersebut dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dalam arahannya, Bobby menegaskan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap capaian indikator pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, tahun 2027 menjadi momen evaluasi kinerja para kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya, terutama bagi daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota mencermati dampak bencana terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk implikasi pencabutan izin sejumlah perusahaan besar. Bobby meminta indikator strategis seperti penyerapan tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta parameter pembangunan lainnya menjadi fokus utama perencanaan.
Selain itu, Gubernur mendorong pemanfaatan optimal Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak jadi disesuaikan pada 2026 agar benar-benar diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah menekankan bahwa konsultasi publik tidak boleh sebatas agenda seremonial. Ia berharap perencanaan pembangunan 2027 mampu menghasilkan lompatan capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, seluruh peserta diajak menyampaikan masukan berbasis data dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam forum tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bobby Nasution meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.
Menanggapi kegiatan tersebut, Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan konsultasi publik yang dinilainya membuka ruang kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai forum tersebut memberi peluang daerah memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, penataan kawasan perdesaan tematik, hingga fasilitasi sarana dan prasarana puskesmas rawat inap.
Vandiko menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut dapat diakses apabila pemerintah kabupaten/kota menyiapkan dokumen perencanaan secara matang. Menurutnya, langkah Gubernur Sumut menjadi wujud nyata kebijakan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Penjabat Sekda Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta jajaran OPD terkait.(VLS)
