WaroengBerita.com – Taput | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata melalui perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., capaian Universal Health Coverage (UHC) di daerah tersebut meningkat secara signifikan hingga mencapai 99,27 persen pada Mei 2026, mendekati target nasional sebesar 100 persen.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan jumlah peserta JKN yang dibiayai pemerintah daerah bertambah hampir dua kali lipat dalam kurun waktu dua tahun. Dari 53.032 peserta pada Juni 2024 dengan capaian UHC sebesar 90,21 persen, jumlahnya meningkat menjadi 102.973 peserta pada Mei 2026. Kenaikan tersebut mencerminkan semakin luasnya perlindungan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Tren peningkatan kepesertaan juga terlihat secara bertahap sepanjang periode tersebut. Pada Desember 2024, capaian UHC telah mencapai 97,77 persen dengan 75.694 peserta. Meski sempat turun menjadi 96,49 persen pada Mei 2025 akibat proses pemutakhiran data kepesertaan, angka tersebut kembali meningkat menjadi 98,84 persen pada Desember 2025, kemudian naik menjadi 99,07 persen pada Januari 2026 dan mencapai 99,27 persen pada Mei 2026.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memperluas akses layanan kesehatan. Selain memperbanyak kepesertaan JKN, pemerintah juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui operasional puskesmas selama 24 jam hingga menjangkau wilayah dusun, serta melakukan penguatan pelayanan di Rumah Sakit Tarutung melalui penambahan tenaga medis, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembenahan kualitas pelayanan kepada pasien.
Komitmen pemerintah daerah juga tercermin dari peningkatan alokasi anggaran untuk pembayaran premi JKN. Pada 2023, anggaran yang disediakan sebesar Rp17,17 miliar. Tahun berikutnya dialokasikan Rp16,23 miliar, sebelum meningkat tajam menjadi Rp32,80 miliar pada 2025. Memasuki 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kembali menambah dukungan anggaran hingga mencapai Rp38,06 miliar sebagai bentuk penguatan perlindungan kesehatan masyarakat.
Peningkatan pembiayaan tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlindungi melalui JKN, beban biaya pengobatan diharapkan dapat ditekan sehingga warga memiliki akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menilai bahwa keberhasilan mendekati target UHC bukan sekadar capaian administratif, tetapi merupakan indikator meningkatnya jaminan perlindungan sosial di bidang kesehatan. Karena itu, berbagai langkah strategis akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang terkendala memperoleh layanan kesehatan akibat keterbatasan biaya.
Melalui penguatan kepesertaan JKN, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta dukungan anggaran yang terus bertambah setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menempatkan sektor kesehatan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah di masa depan.(Brt)
