WaroengBerita.com – Tebing Tinggi | Proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Sibarau senilai Rp13,718 miliar yang dibiayai APBN 2026 kembali menuai sorotan. Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) STRATEGI mempertanyakan kualitas beton yang digunakan pada pekerjaan tersebut, meski proyek disebut telah mencapai progres 100 persen.
Ketua LSM STRATEGI Ridwan Siahaan, ST, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), dan konsultan pengawas melakukan pemeriksaan langsung terhadap mutu beton ready mix yang digunakan dalam pembangunan prasarana pengendalian banjir tersebut.
Sorotan itu disampaikan Ridwan kepada wartawan di Tebing Tinggi, Kamis (27/8/2026). Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan material yang digunakan benar-benar memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
“Jangan setelah dana dicairkan 100 persen, proyek ini justru disorot karena dugaan KKN yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah kejanggalan selama pelaksanaan,” ujar Ridwan.
Ia meminta pengawasan proyek tidak hanya bertumpu pada dokumentasi progres pekerjaan yang disampaikan kontraktor. Menurut dia, kualitas konstruksi harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis di lapangan dan pengujian material apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
“Kami akan melayangkan surat konfirmasi sekaligus melaporkan temuan ini kepada BPKP guna pembuktian teknis atas dugaan penyimpangan mutu beton,” katanya.
Temuan Visual Belum Cukup
Salah satu bagian yang menjadi perhatian LSM STRATEGI adalah konstruksi cor berbentuk kubus berukuran sekitar 1 meter x 1 meter. Ridwan mengklaim terdapat bagian sambungan antara lapisan beton atas dan bawah yang terlihat kurang menyatu.
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan apakah berkaitan dengan mutu beton, metode pengecoran, maupun faktor teknis lainnya. Ia juga mempersoalkan jarak antar-tulangan besi pada struktur yang menurutnya perlu dibandingkan dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak.
Ridwan menilai persoalan mutu konstruksi tidak semestinya disimpulkan hanya berdasarkan pengamatan visual. Karena itu, ia mendorong dilakukan pengujian teknis agar kualitas beton dapat dibuktikan secara objektif.
“Penurunan mutu beton akan menurunkan kualitas bangunan. Beton berkualitas rendah berisiko retak dan cepat mengalami kerusakan apabila terus-menerus bersentuhan dengan air sebagai dinding penahan,” ujarnya.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran atau kerugian negara sebelum terdapat hasil pemeriksaan teknis maupun audit dari lembaga berwenang. Kepastian mengenai mutu beton semestinya merujuk pada hasil pengujian laboratorium dan kesesuaiannya dengan spesifikasi kontrak.
Minta Balai Turun Tangan
LSM STRATEGI juga meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan selaku pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan.
Menurut Ridwan, pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan yang dibiayai uang negara tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
“Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang korupsi,” kata Ridwan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai tudingan dan permintaan pemeriksaan yang disampaikan LSM STRATEGI.(RM)
