WaroengBerita.com – Dairi | Pemerintah Kabupaten Dairi (Pemkab Dairi) terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Dairi Tahun 2026 yang dibuka oleh Bupati Dairi Vickner Sinaga, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar, Senin (9/11/2026), di Balai Budaya Sidikalang.
Kegiatan tersebut diikuti para camat dan kepala desa se-Kabupaten Dairi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutan tertulis Bupati Dairi yang dibacakan Junihardi Siregar, ditegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Bupati menjelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, mengakses, dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah maupun pemerintah desa tidak boleh menutup diri dari masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Bupati berharap para kepala desa dapat memahami secara menyeluruh mekanisme permohonan informasi publik, penanganan keberatan, hingga proses terjadinya sengketa informasi beserta langkah-langkah pencegahannya.
Ia mengingatkan agar pemerintah desa tidak mengabaikan permohonan informasi yang disampaikan masyarakat. Keterlambatan memberikan tanggapan maupun kekeliruan dalam memilah informasi yang dapat dibuka dan informasi yang dikecualikan berpotensi menimbulkan sengketa di Komisi Informasi.
Namun demikian, Bupati juga menegaskan bahwa prinsip keterbukaan informasi tidak berarti seluruh informasi harus diberikan tanpa batas. Terdapat informasi tertentu yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, rahasia negara, serta hal-hal lain yang dilindungi oleh undang-undang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dairi, Desi Sianturi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman kepala desa dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa mengenai mekanisme permohonan, keberatan, serta sengketa informasi publik.
Selain itu, sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PPID Desa dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mencegah sengketa melalui pengelolaan informasi yang baik, cepat, dan tepat waktu.
Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di tingkat kecamatan dan desa, sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan sesuai regulasi.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi, Simon Tony Malau, yang juga bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. (RS)
