WaroengBerita.com – Taput | Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Selasa (24/2/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pelayanan publik di daerah. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Wahyudi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi atas keberadaan Kantor Imigrasi di Tapanuli Utara yang dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam pengurusan paspor serta pelayanan bagi warga negara asing yang bekerja dan beraktivitas di wilayah Tapanuli Utara dan kawasan Tapanuli Raya. Kehadiran layanan imigrasi di daerah dinilai mampu memangkas jarak dan waktu masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi keimigrasian.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian melalui kerja sama lintas sektor. Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah hibah lahan untuk pembangunan kantor imigrasi yang lebih representatif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan profesional.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Pemerintah daerah, kata dia, siap berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat fasilitas dan sistem pelayanan demi kepentingan masyarakat luas.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum mempererat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan jajaran imigrasi di Sumatera Utara. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan keimigrasian di Tapanuli Utara semakin berkembang dan mampu mendukung aktivitas ekonomi, investasi, serta mobilitas masyarakat di wilayah Tapanuli Raya.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menilai penguatan layanan publik, termasuk di sektor keimigrasian, merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.(Brt)
