WaroengBerita.com – Jakarta | Suasana penuh kekeluargaan dan kehangatan mewarnai pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dengan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar, dalam sebuah agenda silaturahmi di Kediaman Dinas Mendagri, Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Pertemuan informal yang berlangsung sembari santap siang bersama itu menjadi momentum penting untuk membahas penguatan peran strategis kelembagaan Wali Nanggroe sekaligus mendorong akselerasi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kedatangan Wali Nanggroe dan rombongan. Ia menilai pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan sebuah forum strategis untuk berdiskusi secara mendalam mengenai berbagai isu penting yang tengah dihadapi Provinsi Aceh.
Salah satu pokok bahasan utama dalam pertemuan ini adalah mengenai penguatan kelembagaan Wali Nanggroe, baik dari sisi struktur kelembagaan, perencanaan program, sistem anggaran, hingga evaluasi kinerja yang terukur. Hal ini dinilai penting agar lembaga adat dan budaya tersebut memiliki posisi yang kuat dan berperan nyata dalam mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.
Selain penguatan kelembagaan, Mendagri dan Wali Nanggroe juga membahas upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. Mendagri menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk dengan pasar global. Ia juga menyoroti perlunya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, agar potensi daerah dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat.
“Upaya peningkatan PAD harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan. Aceh memiliki potensi besar, baik dari sektor alam maupun budaya. Kuncinya ada pada komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan dengan akuntabilitas tinggi,” ujar Mendagri.
Dalam konteks penguatan fiskal daerah, Mendagri juga menyampaikan saran penting terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia mendorong agar Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, guna membahas strategi pengalokasian Dana Otsus secara komprehensif. Tito mengusulkan agar Aceh dapat mengadopsi model alokasi seperti di Papua, yaitu melalui skema block grant dan earmarking untuk sektor-sektor prioritas.
“Model Dana Otsus di Papua bisa menjadi referensi. Di sana, sebagian dana dialokasikan langsung (block grant), dan sebagian lainnya diarahkan khusus untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur melalui earmarking. Ini bisa menjadi opsi yang diterapkan di Aceh,” jelas Mendagri.
Turut hadir mendampingi Mendagri dalam pertemuan tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, serta Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, beserta jajaran pejabat Kemendagri lainnya.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh PYM Teungku Malik Mahmud Al Haythar hadir bersama sejumlah tokoh penting, seperti anggota Majelis Tuha Peut sekaligus Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Urusan Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Abdullah Hasbullah, serta Kasubbag Program dan Perencanaan T. Ambral Ponda.
Pertemuan ini mencerminkan semangat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalin dialog produktif demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Silaturahmi tersebut tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga mempertegas komitmen untuk membangun Aceh secara lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, silaturahmi antara Wali Nanggroe dan Mendagri ini menjadi bukti bahwa komunikasi terbuka antara tokoh adat dan pemerintah pusat adalah elemen kunci dalam membangun masa depan Aceh yang lebih baik.(Ferdio)
