WaroengBerita.com – Jakarta | Sebuah insiden terbaru yang melibatkan seorang mantan jaksa, yang kini menjabat sebagai inspektur di Kejaksaan Agung, telah memicu perdebatan yang cukup signifikan. Kasus ini berfokus pada serangkaian konflik internal dan tuduhan, dengan perhatian khusus pada perilaku seorang jaksa muda, Jovi Andrea, yang mengkritik atasan-atasannya melalui media sosial.
Dalam sebuah rapat baru-baru ini, mantan jaksa yang merupakan figur senior dengan pengalaman luas di sistem hukum Indonesia pada rapat dengar pendapat, Rabu (27/11/2024), menyampaikan pandangannya. Ia mengungkapkan keterkejutan dan kekecewaannya terkait insiden tersebut, menekankan bahwa kritik publik semacam ini tidak profesional dan merusak citra lembaga.
“Melihat situasi ini berkembang sangat membingungkan dan mengkhawatirkan. Saya sudah melayani sebagai jaksa dan Inspektur selama lebih dari 30 tahun, dan saya belum pernah menemui sesuatu seperti ini sebelumnya,” kata mantan jaksa yang meminta untuk tidak disebutkan namanya dalam laporan ini. Ia mengkritik keputusan Jovi yang memilih untuk mengungkapkan keluhannya di media sosial, alih-alih mengikuti saluran komunikasi internal yang tepat.
“Alih-alih berkomunikasi langsung dengan pimpinan, ini dilakukan dengan cara yang merusak wibawa Kejaksaan. Ini bukan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah internal. Sebagai seorang pegawai junior, Anda harus menghormati rantai komando dan menangani masalah melalui saluran yang sesuai,” tambahnya, merujuk pada keputusan Jovi untuk menantang pimpinan secara terbuka.
Kontroversi ini semakin memanas ketika terungkap bahwa Jovi Andrea telah memposting komentar kritis tentang atasan-atasannya di media sosial, termasuk pernyataan tentang “ketegangan romantis” di dalam kantor yang diduga mempengaruhi dinamika kerja. Jaksa senior tersebut membandingkan situasi ini dengan kisah “cinta bertepuk sebelah tangan,” menyarankan bahwa masalah pribadi telah mengganggu tanggung jawab profesional.
“Ini bukan hanya tentang perbedaan pendapat di tempat kerja. Tampaknya ini adalah masalah pribadi yang diubah menjadi tontonan publik, mempermalukan bukan hanya individu yang terlibat, tetapi seluruh institusi,” ujarnya, dengan keyakinan bahwa pimpinan seharusnya sudah turun tangan untuk mencegah situasi ini berkembang lebih jauh.
Meski mendapat kritik, Jovi membela tindakannya, dengan alasan bahwa postingan di media sosial tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang ia sebut sebagai perlakuan yang tidak adil dan penyalahgunaan terhadap pegawai. “Jika saya harus menghadapi konsekuensi karena membela apa yang saya yakini, biarlah. Tapi saya percaya pada kekuatan untuk berbicara ketika ada ketidakadilan,” jelasnya.
Kontroversi ini juga menyoroti masalah yang lebih luas terkait ketidakhadiran dan kedisiplinan internal di Kejaksaan. Jovi telah absen selama 29 hari, yang kemudian memicu pembahasan tentang kemungkinan pemecatannya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, seorang jaksa yang absen selama 46 hari berturut-turut dalam satu tahun dapat dipecat tanpa hormat. Namun, kasus Jovi ini menjadi rumit karena klaimnya bahwa beberapa hari absennya telah disetujui.
“Ya, saya absen selama 29 hari, tetapi saya sudah diberikan cuti. Ada lima hari cuti yang disetujui, dan sisanya adalah karena keterlibatan saya dalam kasus Mahkamah Konstitusi yang saya perjuangkan,” jelas Jovi, merujuk pada keterlibatannya dalam sebuah kasus hukum yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan.
Dia lebih lanjut mengklaim bahwa ketidakhadirannya disetujui oleh seorang jaksa senior, Ridmanantovani, yang telah berjanji untuk mendukungnya selama perjuangan untuk memperkuat kekuasaan Kejaksaan. Jovi mempertahankan bahwa ia tidak diberikan tindak lanjut yang tepat terkait permintaan cutinya, dan tindakannya dibenarkan oleh pentingnya kasus konstitusional yang ia hadapi.
Namun, jaksa senior tersebut mengimbau untuk berhati-hati dalam menarik kesimpulan terkait pemecatan Jovi. “Mungkin ada masalah yang mendasari. Kita perlu memahami mengapa seseorang merasa perlu absen selama periode yang panjang. Apakah ini masalah pribadi atau ada alasan lain? Penting untuk mempertimbangkan konteks secara menyeluruh sebelum membuat keputusan,” ujarnya, yang meminta agar situasi ini dievaluasi dengan seksama.
Seiring berlanjutnya kontroversi ini, hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai perilaku dan kedisiplinan di dalam Kejaksaan Indonesia. Sementara sebagian orang mendukung upaya Jovi untuk menantang apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan, yang lain berpendapat bahwa tindakannya mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap hierarki institusi dan prosedur yang ada.
“Saya kira situasi ini telah menjadi tontonan bagi publik. Ini bukan hanya tentang perselisihan pribadi, tapi ini tentang citra seluruh lembaga,” pungkas jaksa senior tersebut.
Seiring dengan berlanjutnya penyelidikan, masih belum jelas bagaimana Kejaksaan Agung akan menangani masalah ini dan apakah tindakan disipliner akan diambil. Namun yang jelas, kasus ini telah menyoroti adanya perpecahan dalam lembaga tersebut, yang memunculkan pertanyaan mengenai kepemimpinan, akuntabilitas, dan perilaku para jaksa di negara ini.(*)
