Pembangunan Bendungan di Sumut Terkendala Persoalan Tanah

Admin

Rabu, 29 Des 2021 12:44 WIB
Array

waroengberita.comPembangunan Bendungan di Sumut Terkendala Persoalan Tanah.

Ada 7 pembangunan bendungan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, namun sampai saat ini hanya ada satu yang sudah terealisasi, sedangkan 6 lagi belum bisa terlaksanakan dikarenakan terkendala persoalan tanah, Edy Rahmayadi menyatakan di Sumatera Utara sangat susah mengurus tanah, hal itu disampaikan Edy Rahmayadi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A Djali pada saat penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat Provinsi Sumut.

Penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat Sumut (28/12), Sumber : sumutprov.go.id

Edy membandingkan, daerah-daerah lain yang memiliki lebih banyak bendungan ketimbang Sumut. Seperti Jawa Barat memiliki 11 bendungan, Jawa Timur 18 bendungan, dan terbanyak di Jawa Tengah dengan 26 bendungan.

Memang bendungan ini sangat bermanfaat, bisa mengairi jutaan hektare pertanian, bisa mencegah banjir, bisa menjadi tempat rekreasi dan bisa memenuhi kebutuhan air bersih, banyak manfaat dari bendungan itu,” katanya.

Edy mengharapkan pembangunan bendungan di Kabupaten Karo dan Asahan bisa dimulai tahun 2022. Sehingga dapat mengairi banyak lahan pertanian di Tanah Karo dan Asahan. Juga untuk mengantisipasi banjir.

Merespons Gubernur, Menteri Sofyan Djalil siap membantu apa yang dibutuhkan terkait pembangunan bendungan. Sofyan juga sepakat bahwa Sumut memiliki potensi yang besar untuk dibangun waduk.

Saya sangat concern (perhatian) dengan waduk yang tidak bisa terbangun karena persoalan tanah, sebenarnya kalau kita komitmen bekerja bersama, tidak ada hal yang tidak bisa, kami siap apa saja yang bapak perintahkan,” kata Menteri.

Namun Ia akan menyeuaikan dana yang tersedia terlebih dahulu. Jika memadai, akan langsung diproses. “Kadang-kadang ada dana yang disediakan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), sekarang kita cek dulu ada dananya nggak, kalau kita sudah negosiasi dengan masyarakat kemudian uangnya gak keluar itu justru lebih buruk dampaknya,” ucapnya.

Menteri memaparkan, semasa Presiden Joko Widodo baru menjabat, Indonesia hanya memiliki 50-an waduk. Lebih sedikit dari Malaysia yang sudah memiliki 200-an waduk. “Waktu Pak Jokowi masuk, salah satu programnya adalah memperbanyak waduk, karena dengan waduk ini banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh, kalau Pak Menteri PUPR komit membikin waduk, kita akan optimal bekerja.

Sumber : sumutprov.go.id

 

Berita Terkait

Rabu, 29 Des 2021 12:44 WIB / Dibaca 1 kali
Rabu, 29 Des 2021 12:44 WIB / Dibaca 1 kali
Rabu, 29 Des 2021 12:44 WIB / Dibaca 1 kali

Komentar

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Chat WhatsApp