WaroengBerita.com – Taput | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) resmi terpilih menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah uji coba nasional program Digitalisasi Bantuan Sosial. Bahkan, Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu perwakilan penting dalam implementasi transformasi layanan bantuan sosial berbasis digital yang digagas pemerintah pusat.
Menindaklanjuti program strategis tersebut, Pemkab Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan berskala nasional itu dibuka Bupati Tapanuli Utara melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Satya Dharma Nababan. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri R. Agus Irawan, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta Bank Indonesia.
Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah dimulai sehari sebelumnya dan dibuka Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan didampingi Sekretaris Daerah Henry MM Sitompul.
Kepala Dinas Sosial PPPA Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti 510 peserta dari 15 kecamatan. Peserta terdiri dari operator SIKS-NG, petugas PPKB, pekerja sosial masyarakat, pendamping PKH, pendamping TKSK, hingga ASN Dinas Sosial.
Menurutnya, program digitalisasi ini mengacu pada keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam membangun sistem jaminan sosial berbasis digital yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam pemaparannya, Direktur Ditjen Dukcapil Kemendagri menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempermudah layanan perlindungan sosial dan administrasi kependudukan.
“Bapak dan Ibu adalah agen transformasi digital. Pemanfaatan IKD akan mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi langsung melalui smartphone tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Namun keamanan data harus tetap dijaga agar terhindar dari ancaman siber,” ujar Agus Irawan.
Perwakilan Kementerian Sosial RI menyebut keberadaan ratusan agen digital di Tapanuli Utara akan menjadi ujung tombak integrasi dan validasi data bantuan sosial di lapangan. Langkah tersebut diyakini mampu meminimalisir potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, perwakilan KPTDP, Samuel Tampubolon, mengapresiasi kesiapan Pemkab Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional. Menurutnya, terpilihnya Taput sebagai daerah piloting menunjukkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta kuatnya koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan publik.(Brt)
