WaroengBerita.com – Taput|Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menuntaskan penetapan data By Name By Address (BNBA) calon penerima bantuan rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi 2025. Finalisasi data tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2026 yang dipimpin Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, di Aula Martua Kantor Bupati Taput, Kamis (29/1/2026).
Rapat dihadiri Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo, Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si, jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa wilayah terdampak, serta unsur Forkopimda, antara lain Kapolres Taput AKBP Ernis Sitinjak, Dandim 0210/TU yang diwakili Kasdim Mayor Arh A.S. Butarbutar, serta Kejaksaan Negeri Taput yang diwakili Kasubsi Pertimbangan Candra Habeahan.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor sejak penetapan status darurat hingga memasuki masa transisi pascabencana. Ia menyebut Kabupaten Tapanuli Utara termasuk daerah yang cepat merespons pemutakhiran data tambahan dana tunggu hunian, dan meminta kinerja tersebut terus ditingkatkan.
Memasuki masa transisi, Pemkab Taput masih mencatat tujuh kepala keluarga yang bertahan di lokasi pengungsian, baik di gereja maupun tenda di Desa Sibalanga. Bupati memastikan seluruh warga tersebut menjadi prioritas untuk segera dipindahkan ke hunian sementara. “Target kita minggu depan huntara sudah dibuka, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pengungsian,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah bersifat stimulan dan tidak sepenuhnya mengganti kerugian korban. Karena itu, Bupati mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan puing-puing pascabencana, dibantu alat berat, sekaligus mendata wilayah rawan yang berpotensi terdampak bencana di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Taput melaporkan, data awal yang dihimpun dari desa dan kecamatan mencapai 957 unit, termasuk lahan pertanian. Tim teknis kemudian melakukan verifikasi dan validasi selama sepekan serta uji publik selama tiga hari di 56 desa dengan menempelkan daftar nama hasil pendataan guna menjaring masukan masyarakat.
Proses pemadanan data dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengantisipasi data ganda, termasuk NIK yang sama. Dari hasil akhir verifikasi, tercatat 258 rumah kategori rusak berat, 39 unit rusak sedang, dan 189 unit rusak ringan.
Rapat ditutup dengan penandatanganan data BNBA oleh Bupati Tapanuli Utara bersama unsur Forkopimda. Langkah ini menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi.(Brt)
