WaroengBerita.com – Binjai | Fraksi Partai Gerindra secara tegas menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Binjai Tahun Anggaran 2024. Penolakan ini didasarkan pada rendahnya penerimaan pajak pendapatan, minimnya program pro-rakyat, hingga buruknya pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Ronggur, menyebutkan bahwa penolakan ini merupakan bentuk kritik keras agar Pemerintah Kota Binjai lebih serius dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih di tengah sorotan pemeriksaan massal oleh Kejaksaan Negeri Binjai terhadap penggunaan anggaran 2024.
“Fraksi Gerindra menolak LPj Wali Kota Binjai tahun 2024 karena beberapa hal. Ini sikap agar Pemko Binjai tidak main-main dalam penggunaan APBD,” tegas Ronggur, Selasa (22/7/2025).
Ia juga menyoroti ketimpangan anggaran yang terlalu besar dialokasikan untuk belanja pegawai dibanding program pemberdayaan masyarakat.
“Pendapatan daerah rendah, tapi anggaran banyak tersedot ke gaji pejabat. Lalu kapan rakyat dibantu?” ujarnya.
Fraksi Gerindra turut mendorong agar struktur organisasi perangkat daerah dirampingkan guna menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi kinerja setiap dinas.
Ronggur juga menyatakan keprihatinannya terhadap hasil audit BPK yang mengungkap dugaan kesalahan dalam penggunaan anggaran, serta buruknya pelayanan di RSUD Djoelham yang dinilai tak menunjukkan kemajuan signifikan bagi masyarakat.
“Itulah alasan kami menolak LPj ini. Fraksi Gerindra ingin mendorong tata kelola anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Penolakan ini menambah tekanan terhadap Pemko Binjai untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap proses penganggaran serta pelaksanaan program pembangunan ke depan.(*)
