Wakapolri: Anggaran Polri 2026 Rp146,29 Triliun

Fokus Modernisasi dan Pelayanan Publik

Keterangan : Ilustrasi gambar.(Dok/Pribadi)

WaroengBerita.com – Jakarta | Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan kondisi anggaran, capaian kinerja, serta arah kebijakan Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI terkait pembahasan RKA-K/L dan Rencana Kerja Polri Tahun 2027, Jakarta, Kamis (17/6/2026).

Dalam paparannya, Dedi menyampaikan bahwa pagu anggaran Polri Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan melalui DIPA mencapai Rp146,29 triliun, atau sekitar 84,19 persen dari kebutuhan ideal Polri sebesar Rp173,46 triliun.

Menurutnya, anggaran tersebut menjadi landasan utama pelaksanaan program prioritas Polri, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, peningkatan pelayanan publik, hingga modernisasi sarana dan prasarana kepolisian.

Dari total anggaran tersebut, program Dukungan Manajemen menyerap porsi terbesar dengan alokasi Rp73,08 triliun atau 50,54 persen dari total pagu. Sementara program Modernisasi Alat Material Khusus (Almatsus) dan Sarana Prasarana Polri memperoleh alokasi Rp54,32 triliun atau 37,19 persen.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp13,70 triliun, Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp3,53 triliun, serta Profesionalisme SDM Polri sebesar Rp1,38 triliun.

Hingga 2 Juni 2026, realisasi anggaran Polri tercatat mencapai Rp65,71 triliun atau sekitar 44,92 persen dari total pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp30,23 triliun, Belanja Modal Rp24,46 triliun, dan Belanja Barang Rp11,01 triliun.

Dedi menjelaskan capaian tersebut menunjukkan program dan kegiatan Polri berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dari sisi kinerja, Polri mencatat sejumlah indikator yang melampaui target pada Triwulan I Tahun 2026. Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) mencapai angka 3,9 dari target 3,7 atau setara dengan capaian 105 persen. Sementara Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 102 persen dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 97,75 persen.

Meski demikian, beberapa indikator masih berada di bawah target, antara lain Indeks Harkamtibmas sebesar 87 persen, Indeks Gakkum 87,16 persen, Indeks Profesionalitas SDM 94,92 persen, dan Indeks Reformasi Birokrasi 92,85 persen.

Untuk Tahun 2027, Polri mengusung tema “Polri Siap Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”

Dalam rangka mendukung tema tersebut, Polri menetapkan enam sasaran prioritas, yakni meningkatkan sinergitas Polri dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, memperkuat transparansi serta efisiensi penanganan perkara, meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, memperkuat SDM yang adaptif dan berintegritas, mengembangkan infrastruktur teknologi berbasis Big Data dan Artificial Intelligence (AI), serta meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih modern dan efektif.

Wakapolri menegaskan transformasi digital dan modernisasi kelembagaan menjadi fokus utama Polri untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era teknologi. Melalui dukungan anggaran Rp146,29 triliun tersebut, Polri menargetkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan profesionalisme personel, serta terjaganya stabilitas keamanan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.(Brt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *