Hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda diantaranya Anggota DPRD Polten Simbolon, Kapolres Samosir diwakili Kapolsek Pangururan M. Sitanggang, Danramil Pangururan diwakili Dirtono Sihotang, Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis Sosial PMD Agust Karokaro, Kadis Budpar Tetti Naibaho, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung, perwakilan OPD lainnya, Camat se-Kabupaten Samosir, TBPP Raun Sitanggang dan Marhuale Simbolon, Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Pangururan, Ketua Gapoktan se-Kecamatan Panguruan, serta jajaran pengurus BUMDesma Marsada Tahi.
Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, ST dalam sambutannya mengapresiasi berdirinya BUMDesma Marsada Tahi yang merupakan pertama di Kabupaten Samosir.
Bupati manyampaikan dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Samosir, ada dua hal diutamakan yaitu membangun sinergitas dengan seluruh stakeholder, dan pembangunan yang dimulai dari desa.
“Hal itu dapat kita lihat dalam kegiatan launching ini. Pembentukan BUMDesma Marsada Tahi melalui musyawarah antar desa. Artinya, selain melalui regulasi yang ada, kita melihat kebersamaan diantara seluruh Kepala Desa di Kecamatan Pangururan ini”, kata Vandiko.
Vandiko berharap kehadiran BUMDesma Marsada Tahi ini dapat terus berkembang dan menjadi motivasi untuk kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Samosir.
Bupati berpesan, agar manajemen BUMDesma Marsada Tahi mengedepankan aturan, transparansi dan profesionalisme. Disamping membangun sinergitas dan kemitraan dengan semua pihak termasuk sektor swasta agar mau berinvestasi di BUMDesma ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasehat BUMDesma Marsada Tahi, Ihut Irensus Malau menjelaskan, lahirnya PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2021 merupakan cikal bakal dibentuknya BUMDesma ini.
“Kami dengan sigap menanggapi aturan tersebut, dan melalui Musyawarah Antar Desa di Kecamatan Pangururan, kami sepakat untuk membentuk BUMDesma Marsada Tahi”, katanya.
Dijelaskan, saat ini BUMDesma Marsada Tahi masih memiliki 2 unit usaha, yakni Unit Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Simpan Pinjam Perempuan dan unit Pertanian dan Perdagangan.
Camat Pangururan Robintang Naibaho berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Samosir agar BUMDesma ini dapat berjalan dan berkembang.
“Ini merupakan semangat kami dalam menggerakkan perekonomian melalui gerakan akar rumput dalam membangun Samosir. Doa kami semoga BUMDesma ini dapat berkembang kedepan,” kata Robintang.
Sementara itu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Richat Gultom mengatakan, hingga saat ini usaha eks PNPM MPd di Kabupaten Samosir yang masih aktif hanya ada 2.
Dirinya, berharap Pemda melalui Camat agar mendorong transformasi ini di seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir.
Kadis Sosial PMD Kabupaten Samosir F. Agust Karokaro, mengatakan regulasi pembentukan BUMDesma mengamantkan setiap desa di satu wilayah kecamatan diwajibkan ambil bagian dalam pembentukan BUMDesma.
Kedepan, Agust berharap BUMDesma Marsada Tahi dapat semakin berkembang, dengan menambah unit usaha lainnya, dan tentunya dapat mengurangi pengangguran dengan menyerap tenaga kerja baru.
Mewakili lembaga legislatif, Anggota Komisi I DPRD Samosir Polten Simbolon berharap kehadiran BUMDesma Marsada Tahi dapat menggerakkan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.
“Dari sisi anggaran dan regulasi penyertaan modal, kami akan duduk bersama dengan eksekutif, dan ini akan menjadi salah satu skala prioritas kami”, kata Polten Simbolon. (Makkirimstg/ril)
