WaroengBerita.com – Taput |Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyambut kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rangka meninjau progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini berlangsung di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Kamis (26/3/2026).
Peninjauan tersebut bertujuan memastikan pembangunan hunian tetap berjalan sesuai rencana serta memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak bencana alam pada November 2025 agar segera memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman.
Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. Dalam keterangannya, Menteri PKP menegaskan bahwa hunian tetap merupakan kebutuhan mendesak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Ia menekankan agar proses pembangunan dilakukan tepat waktu dengan memperhatikan standar kualitas bangunan.
Selain itu, pemerintah juga memastikan fasilitas pendukung tersedia sehingga hunian benar-benar layak ditempati.
Bupati Tapanuli Utara menjelaskan bahwa progres pembangunan sempat mengalami kendala akibat faktor cuaca dan angin kencang yang menghambat pekerjaan di lapangan.
Kondisi tersebut menyebabkan target penyelesaian yang direncanakan pada Maret mengalami keterlambatan.
Saat meninjau langsung lokasi, rombongan menteri turut memberikan sejumlah masukan terkait kelengkapan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan di kawasan perumahan hingga fasilitas pendukung lainnya.
Hal ini dinilai penting guna menunjang kenyamanan dan keberlanjutan hunian bagi masyarakat.
Selain itu, kedua menteri juga berdialog langsung dengan warga penerima manfaat untuk mendengar aspirasi serta memastikan bantuan pemerintah telah tersalurkan dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut mengungkapkan masih adanya warga terdampak yang belum menerima bantuan jaminan hidup akibat ketidaksesuaian data administrasi kependudukan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah mengajukan kembali pembaruan data untuk diverifikasi oleh pemerintah pusat agar bantuan dapat segera diterima oleh seluruh masyarakat yang berhak.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi warga pascabencana.(Brt)
