WaroengBerita.com – Langkat | Puluhan pedagang Tanjung Pura mendatangi kantor DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (21/8/2025), untuk menyampaikan keresahan terkait mahalnya biaya pengelolaan pasar serta adanya dualisme kepengurusan.
Rombongan pedagang diterima langsung oleh Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, didampingi Wakil Ketua DPRD Romelta Ginting, serta anggota dewan Rahmad Rinaldi.
Koordinator pedagang, Ilyas Sembiring, menyampaikan bahwa kondisi pasar saat ini semakin tidak kondusif akibat biaya pengelolaan yang dinilai membebani. Ia menambahkan, perbedaan pengurus juga memperkeruh suasana sehingga para pedagang merasa tidak nyaman.
“Kami hanya ingin berdagang dengan aman dan tenang. Semoga pemerintah bisa menjembatani masalah ini agar ada solusi bersama,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, menegaskan perlunya langkah tegas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Ia meminta agar pemerintah segera turun tangan sehingga para pedagang tidak lagi merasa tertekan.
“Disperindag bersama Forkopimcam dan Satpol PP harus ambil peran. Jangan sampai ada pihak yang mengatasnamakan organisasi justru menindas pedagang,” tegas Sribana.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Langkat, Romelta Ginting, menyebut akar persoalan ada pada ketidakkompakan pengelola pasar. Menurutnya, hal itu menimbulkan mosi tidak percaya, bahkan dugaan intimidasi serta pungutan biaya tidak wajar.
“Pemerintah harus memfasilitasi musyawarah. Pengelolaan pasar sebaiknya kembali kepada pedagang, dan perlu dipilih pengurus baru yang kredibel,” kata Romelta.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Rahmad Rinaldi. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi jalan bagi kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari kesepakatan demi perbaikan Pasar Tanjung Pura ke depan.
Pertemuan ini turut dihadiri Kadis Perindag, Camat Tanjung Pura, Satpol PP, pengurus APPTSI, serta perwakilan pedagang.(*)
