WaroengBerita.com – Labuhanbatu | Polres Labuhanbatu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas keberangkatan dan kedatangan penumpang di sejumlah pelabuhan wilayah hukumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri melalui jalur laut.
Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), dengan menyasar pelabuhan-pelabuhan yang dinilai rawan dimanfaatkan sebagai jalur keberangkatan pekerja migran nonprosedural.
Kapolres Labuhanbatu AKBP Rafli Yusuf Nugraha, S.I.K., melalui Kasi Humas AKP Aswin Irwan, S.H., bersama Kasat Reskrim AKP M. Jihad Fajar Balman, S.I.K., Jumat (20/11/2026), mengatakan kegiatan tidak hanya berfokus pada pemantauan aktivitas pelabuhan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya perdagangan orang serta perekrutan pekerja migran ilegal.
Menurutnya, upaya pencegahan TPPO dan pengiriman PMI ilegal melalui jalur transportasi laut merupakan bagian dari program prioritas Kapolri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 13 hingga 19 November 2026.
Pesisir dan Pelabuhan Kecil Jadi Titik Pengawasan
Wilayah hukum Polres Labuhanbatu memiliki kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, meliputi Kecamatan Kualuh Leidong, Kualuh Hilir, Panai Hilir, dan Panai Tengah.
Keberadaan sejumlah pelabuhan kecil dan tangkahan di wilayah tersebut menjadi perhatian aparat, mengingat jalur laut berpotensi dimanfaatkan untuk mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.
Untuk mengantisipasi praktik tersebut, Satreskrim Polres Labuhanbatu bersama jajaran Polsek telah melakukan penyelidikan, pengecekan serta pemantauan terhadap aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan.
Petugas juga menyisir tangkahan-tangkahan kecil yang diduga dapat digunakan sebagai jalur keberangkatan PMI ilegal, guna mencegah tindak pidana yang berpotensi merugikan masyarakat.
Waspadai Modus Perekrutan Pekerja Migran
Selain pengawasan lapangan, kepolisian turut mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.
Edukasi dilakukan melalui pertemuan formal maupun pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus perekrutan pekerja migran yang tidak sesuai prosedur.
Kasi Humas AKP Aswin Irwan mengingatkan, sejumlah modus TPPO yang perlu diwaspadai antara lain tawaran pekerjaan palsu, iming-iming gaji tinggi, persyaratan mudah, hingga janji pemberangkatan gratis yang disebarkan melalui media sosial maupun pesan singkat.
Persoalan juga dapat muncul ketika pekerja diberangkatkan secara nonprosedural, ditempatkan tanpa izin resmi, atau menggunakan visa kunjungan yang tidak sesuai dengan tujuan bekerja.
Situasi tersebut berpotensi membuat pekerja migran rentan terhadap eksploitasi seksual, eksploitasi anak buah kapal (ABK), jeratan utang, penipuan, hingga praktik perkawinan pesanan.
Polisi Imbau Masyarakat Verifikasi Legalitas
Polres Labuhanbatu mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan penyalur, keabsahan lowongan pekerjaan, serta kelengkapan dokumen perjalanan.
Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap perekrut perorangan maupun akun media sosial yang tidak jelas identitasnya, terlebih jika menawarkan keuntungan besar dengan proses keberangkatan yang terkesan instan.
“Pastikan perusahaan penyalur, lowongan kerja dan dokumen perjalanan resmi sebelum berangkat. Jangan mudah percaya pada perekrutan perorangan atau akun yang tidak jelas yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal,” demikian imbauan kepolisian.
Apabila masyarakat menerima tawaran bekerja ke luar negeri dari pihak yang mencurigakan, kepolisian menyarankan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat desa atau kelurahan maupun instansi terkait.
Masyarakat juga dapat melaporkan dugaan tindak pidana atau aktivitas mencurigakan melalui layanan kepolisian 110.
Upaya pengawasan pelabuhan dan edukasi masyarakat tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan pengiriman pekerja migran ilegal sekaligus mencegah warga menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi di luar negeri. (AS)












