Kapolsek Tebingtinggi Barat Belum Tanggapi Dugaan Illegal Logging, Publik Pertanyakan Pengawasan Hutan

Redaksi mengaku telah berupaya meminta klarifikasi selama 1 x 24 jam terkait dugaan pembalakan liar di Desa Tanjung Pranap dan Mengkikip. Kapolres Kepulauan Meranti dan Kapolda Riau didesak memastikan adanya pemeriksaan di lapangan.

Keterangan : Ilustrasi gambar.(Ist)

WaroengBerita.com – Meranti | Dugaan aktivitas pembalakan liar (illegal logging) di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali menjadi sorotan. Setelah pemberitaan sebelumnya ramai diperbincangkan, redaksi berupaya meminta penjelasan langsung dari aparat kepolisian yang memiliki kewenangan pengawasan di wilayah tersebut.

Selama 1 x 24 jam, redaksi berupaya menghubungi Kapolsek Tebingtinggi Barat, Ipda D. Turnip, S.E., untuk memperoleh tanggapan resmi mengenai dugaan aktivitas pembalakan liar di Desa Tanjung Pranap dan Desa Mengkikip. Namun, hingga berita lanjutan ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh tanggapan.

Belum adanya respons tersebut membuat sejumlah pertanyaan publik terkait pengawasan dan penanganan dugaan aktivitas kehutanan ilegal di wilayah hukum Polsek Tebingtinggi Barat masih belum terjawab.

Dalam pemberitaan sebelumnya, masyarakat mempertanyakan dugaan pembalakan liar di kedua desa tersebut, termasuk informasi mengenai jalur distribusi kayu yang diduga mengarah ke Tanjung Balai Karimun hingga Batam. Informasi tersebut membutuhkan verifikasi lapangan dan penelusuran aparat penegak hukum untuk memastikan kebenarannya.

Setidaknya ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepolisian: apakah pihak Polsek telah mengetahui informasi tersebut, apakah petugas sudah melakukan pengecekan ke lokasi, serta apakah telah dilakukan penyelidikan awal dan koordinasi dengan instansi kehutanan terkait.

Apabila informasi yang beredar tidak sesuai fakta, klarifikasi resmi diperlukan untuk meluruskan pemberitaan. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi aktivitas ilegal, publik berhak mengetahui langkah penanganan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Redaksi menegaskan bahwa belum adanya tanggapan dari Kapolsek bukan merupakan bukti keterlibatan maupun pembiaran oleh aparat. Namun, keterbukaan informasi dan respons institusi penegak hukum tetap penting untuk menjawab keresahan masyarakat serta menghindari berkembangnya spekulasi.

Redaksi juga tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Ipda D. Turnip, S.E., Kapolres Kepulauan Meranti, Kapolda Riau, serta instansi kehutanan terkait. Setiap penjelasan resmi yang disampaikan akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan secara berimbang.

Di sisi lain, desakan agar Kapolres Kepulauan Meranti dan Kapolda Riau memastikan penanganan informasi tersebut semakin mengemuka. Jika hasil pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana kehutanan, penegakan hukum diharapkan dilakukan secara profesional dan transparan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan dalam penebangan, pengangkutan, penampungan, hingga distribusi kayu.

Redaksi akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan menelusuri informasi yang tersedia hingga diperoleh kejelasan dari pihak-pihak berwenang. Perlindungan hutan dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan di tingkat lapangan, tetapi juga harus menyentuh seluruh rantai kegiatan apabila ditemukan bukti pelanggaran.(MMD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *