Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender dalam APBD 2027

Kesetaraan gender harus terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif atau agenda seremonial.

Keterangan : Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026).(Ist)

WaroengBerita.com – Tebing Tinggi | Pemerintah Kota Tebing Tinggi mendorong pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan kebijakan dan program yang disusun mampu memberikan akses, kesempatan, serta pelayanan publik yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Erwin, kesetaraan gender bukan persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua perangkat daerah. Prinsip tersebut harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengalokasian anggaran.

Ia menjelaskan, penerapan kesetaraan gender harus memastikan laki-laki, perempuan, serta penyandang disabilitas memperoleh hak, kesempatan, dan pelayanan publik secara setara. Karena itu, setiap OPD diminta memasukkan perspektif gender sejak awal penyusunan program, termasuk dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas umum yang ramah bagi kelompok rentan.

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujarnya.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Sekda meminta kepala OPD menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil yang dapat diukur, bukan sekadar memenuhi rutinitas kegiatan tahunan.

Ia bahkan mengingatkan agar belanja kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat dievaluasi, sehingga alokasi anggaran dapat lebih diarahkan pada program prioritas dan pelayanan publik.

“Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi, Muhammad Hamdani, menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender merupakan langkah untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional serta visi dan misi kepala daerah.

Menurutnya, pengarusutamaan gender diarahkan pada empat fokus utama, yakni penguatan regulasi, penerapan perspektif gender dalam seluruh siklus pembangunan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Rencana aksi tersebut juga diharapkan terintegrasi dengan sejumlah prioritas pembangunan Kota Tebing Tinggi, termasuk percepatan penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah kepala OPD, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Herry Aryanto dan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fadly, serta perwakilan perangkat daerah terkait.

Melalui penyusunan rencana aksi tersebut, Pemko Tebing Tinggi diharapkan mampu menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam program dan alokasi anggaran yang terukur, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.(RM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *