TP PKK Dairi Perkuat Tertib Administrasi, Ketua dan Sekretaris Kecamatan hingga Desa Ikuti Bimtek

Bimtek diikuti tiga kecamatan untuk menyelaraskan tata kelola organisasi dan program kerja dengan hasil Rakernas X PKK Tahun 2025.

Keterangan : Foto bersama.(Ist)

WaroengBerita.com – Dairi | Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Dairi memperkuat tata kelola organisasi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tertib Administrasi bagi para ketua dan sekretaris TP PKK tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli I TP PKK Dairi, Sri Dewi Manik, mewakili Ketua TP PKK Dairi Rita Puspita Vickner Sinaga, di Aula Kantor Kecamatan Sidikalang, Senin (16/11/2026).

Bimtek ini diikuti jajaran TP PKK dari tiga kecamatan, yakni Sidikalang, Berampu, dan Sitinjo. Pelaksanaannya bertujuan menyamakan persepsi, menindaklanjuti, sekaligus menyelaraskan program kerja dan administrasi organisasi berdasarkan ketentuan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sri Dewi Manik, Ketua TP PKK Dairi menegaskan bahwa gerakan PKK merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Gerakan tersebut diarahkan untuk membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, sejahtera, maju, mandiri, serta memiliki kesadaran terhadap kesetaraan gender, hukum, dan lingkungan.

Ia menjelaskan, administrasi bukan sekadar urusan pencatatan, pengarsipan, maupun penyusunan laporan. Lebih dari itu, administrasi menjadi fondasi tata kelola organisasi yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban setiap program dan kegiatan PKK.

“Melalui hasil Rakernas X PKK Tahun 2025, terdapat penegasan terhadap penguatan kelembagaan dan penyempurnaan tata kelola organisasi. Hal ini menuntut seluruh jajaran TP PKK untuk terus menyesuaikan diri dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,” demikian pesan Ketua TP PKK Dairi dalam sambutan tertulisnya.

Sejalan dengan itu, seluruh jajaran TP PKK diminta memahami dan menerapkan administrasi organisasi sesuai pedoman Rakernas X PKK Tahun 2025. Pelaksanaan program yang berjalan baik, menurutnya, harus diimbangi dengan dokumen administrasi yang tertib, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua dan sekretaris TP PKK juga diingatkan memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ketertiban administrasi. Ketua berperan memberikan arahan sekaligus melakukan pengawasan, sedangkan sekretaris bertugas mengoordinasikan pencatatan, pendataan, pengarsipan, dan penyusunan laporan secara sistematis serta berkesinambungan.

Selain itu, dokumen administrasi harus mencerminkan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan. Setiap aktivitas organisasi perlu didukung bukti yang relevan, seperti dokumentasi, daftar hadir, notulen rapat, laporan kegiatan, dan kelengkapan administrasi lainnya.

“Kita harus mulai membangun budaya kerja yang lebih tertib, teratur, disiplin, dan bertanggung jawab. Administrasi tidak boleh hanya dikerjakan ketika akan menghadapi supervisi, monitoring, atau penilaian, tetapi harus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia berharap tertib administrasi menjadi bagian dari komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari kualitas perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, pelaporan, dan pertanggungjawabannya.

Dalam kegiatan tersebut, Sri Dewi Manik juga bertindak sebagai narasumber dengan menyampaikan materi mengenai tertib administrasi PKK berdasarkan hasil Rakernas X Tahun 2025.

Turut hadir Camat Sidikalang Mawardi Tumangger, Camat Berampu Chandra Efendi Sagala, Camat Sitinjo Haposan Bancin, para Ketua TP PKK dari ketiga kecamatan, serta pengurus TP PKK Kabupaten Dairi.(RS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *