WaroengBerita.com – Tebing Tinggi | Pemerintah Kota Tebing Tinggi mulai menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana kepada pelaku UMKM. Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan agar bantuan tersebut disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Penegasan itu disampaikan saat penyerahan simbolis bantuan Tahap I di Anjungan Sri Mersing, Lapangan Merdeka, Jalan Dr. Sutomo, Jumat (20/11/2026).
Wali Kota menekankan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang terdampak bencana dan membutuhkan dukungan untuk kembali menjalankan usahanya.
Ia meminta masyarakat turut mendukung program tersebut agar pelaksanaannya berjalan baik dan berkelanjutan.
Namun, perhatian khusus juga diarahkan kepada aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, mulai dari camat, lurah hingga instansi teknis.
“Jangan main mata, awas jangan ada data fiktif. Saya minta bantuan ini disalurkan secara efektif, transparan, dan tidak ada pungutan apa pun. Jangan sampai saya dengar ada kutipan di lapangan,” tegas Iman Irdian, didampingi Sekretaris Daerah H. Erwin Suheri Damanik.
1.279 Pelaku UMKM Terima Bantuan Tahap I
Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memperoleh alokasi program Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro Terdampak Bencana.
Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Unggul Sitanggang, mengatakan pencairan Tahap II akan dilakukan setelah data penerima Tahap I diverifikasi dan dipastikan memenuhi ketentuan.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bantuan yang merupakan amanah Presiden tersebut dapat dimanfaatkan guna mendorong pemulihan dan kemandirian pelaku usaha mikro.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tebing Tinggi, Marimbun Marpaung, menjelaskan setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing melalui Bank BRI.
Bantuan tersebut bersifat hibah dan tidak perlu dikembalikan kepada negara.
Dari total kuota sebanyak 1.882 pelaku UMKM, sebanyak 1.279 penerima mendapatkan bantuan pada Tahap I tahun 2026, sedangkan sisanya dijadwalkan menerima bantuan pada Tahap II tahun 2027.
Dalam penyerahan simbolis tersebut, bantuan diberikan kepada 100 perwakilan penerima yang berasal dari lima kecamatan di Kota Tebing Tinggi.
Penyaluran Dilanjutkan di Lima Kecamatan
Penyaluran bantuan berikutnya dijadwalkan berlangsung di kantor camat masing-masing wilayah dengan agenda sebagai berikut:
- Senin, 23 November 2026: Kecamatan Tebing Tinggi Kota.
- Selasa, 24 November 2026: Kecamatan Bajenis.
- Rabu, 25 November 2026: Kecamatan Rambutan.
- Kamis, 26 November 2026: Kecamatan Padang Hulu.
- Jumat, 27 November 2026: Kecamatan Padang Hilir.
Pimpinan Cabang BRI Tebing Tinggi, Bagus Prabu Daniyanto, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi proses penyaluran dana sekaligus memberikan pelayanan perbankan optimal bagi para penerima bantuan.
Bantuan Jadi Modal Bangkit Pascabencana
Bagi pelaku UMKM, bantuan tersebut diharapkan menjadi tambahan modal untuk memulihkan aktivitas perdagangan yang terdampak bencana.
Zian, pedagang di Pasar Sakti yang berasal dari Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menilai dana tersebut sangat berarti untuk kembali menggerakkan usahanya setelah terdampak banjir.
“Bantuan ini sangat berarti sebagai modal bangkit kembali pascabencana banjir. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Wali Kota, dan seluruh pihak yang telah mendukung kami,” ungkap Zian mewakili pelaku UMKM.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis buku tabungan dan kartu ATM kepada perwakilan penerima. Acara turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta para pelaku UMKM penerima bantuan.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, penegasan Wali Kota mengenai larangan pungli dan manipulasi data menjadi perhatian penting. Sebab, keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan penerima, transparansi pelaksanaan, serta kepastian bahwa hak pelaku usaha mikro tidak dikurangi oleh praktik-praktik yang merugikan. (RM)












