WaroengBerita.com – Medan | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi, Charles Bantjin, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 yang digelar di Dyandra Santika Convention Centre, Medan, Senin (9/2/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini turut dihadiri Penjabat Sekda Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah lainnya.
Dalam forum tersebut dibahas berbagai agenda strategis, antara lain sosialisasi kriteria evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam ajang Championships P2DD 2026, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada sektor pemerintah, integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP), hingga pengembangan infrastruktur jaringan dan sinyal di daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Didit Widiana, menyampaikan bahwa capaian P2DD di wilayah Sumatera Utara tergolong baik, namun masih perlu terus ditingkatkan.
“Saat ini telah terbentuk 34 TP2DD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan survei indeks tahun 2025, seluruh TP2DD di Sumatera Utara berhasil mempertahankan predikat digital dengan nilai 94,5 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 90,04 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan dukungan infrastruktur dan program yang tepat, percepatan digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Sekda Dairi Charles Bantjin yang didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Rahmat Syah Munthe serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Robot Simanullang, menyatakan optimisme terhadap peningkatan digitalisasi di Kabupaten Dairi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Dairi telah mulai menerapkan berbagai transaksi digital dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik.
“Melalui forum ini, kami berharap digitalisasi di daerah dapat semakin ditingkatkan untuk mendukung transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.(RS)
