Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Pangkas Program Tak Produktif, APBD 2027 Dievaluasi

Mahyaruddin Salim menginstruksikan seluruh perangkat daerah melakukan rasionalisasi anggaran dan menyelaraskan program prioritas. Kegiatan yang dinilai tidak efektif, kurang relevan, serta minim manfaat bagi masyarakat berpotensi ditunda atau dihapus.

Keterangan : Foto bersama.(Ist)

WaroengBerita.com – Tanjungbalai | Pemerintah Kota Tanjungbalai mulai melakukan penyesuaian terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengutamakan efisiensi dan memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Mahyaruddin saat memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama seluruh jajaran OPD di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (11/11/2026).

Dalam rapat tersebut, ia menekankan perlunya penyelarasan program prioritas sekaligus evaluasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang relevan, tidak produktif, atau belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Hari ini kita berkumpul bersama seluruh OPD untuk rapat koordinasi sekaligus evaluasi menyelaraskan program prioritas di tahun anggaran 2027. Kita harus menyiapkan langkah strategis supaya anggaran daerah dapat dijalankan secara optimal,” ujar Mahyaruddin.

Program Tak Efektif Berpotensi Ditunda atau Dihapus

Mahyaruddin menegaskan, rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara cermat. Program yang tidak efektif bahkan berpotensi dialihkan, ditunda, atau dihapus apabila tidak mendukung pencapaian kinerja OPD maupun kepentingan masyarakat.

Ia meminta setiap perangkat daerah memaparkan program yang telah disusun untuk APBD 2027, sehingga pemerintah kota dapat menilai urgensi, relevansi, dan manfaat dari setiap kegiatan.

“Saya minta paparan dari setiap OPD atas program yang sudah disusun untuk TA 2027. Kita masih tahap rasionalisasi, segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah termasuk tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk perhitungan yang akurat,” tegasnya.

Menurut Wali Kota, koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kecamatan, dan kelurahan diperlukan agar proses penyesuaian anggaran didasarkan pada perhitungan yang tepat serta mempertimbangkan kebutuhan pelayanan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Setiap Rupiah APBD Harus Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Mahyaruddin menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan penggunaan APBD memberikan manfaat optimal.

Ia menginginkan belanja daerah tidak sekadar memenuhi kegiatan rutin birokrasi, tetapi diarahkan pada program yang memiliki urgensi, hasil terukur, dan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui evaluasi tersebut, Pemko Tanjungbalai berharap penyusunan APBD 2027 semakin terarah, dengan prioritas belanja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.(Irham)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *