WaroengBerita.com – Medan|Pemkab Sergai siap tindaklanjuti hasil SPI 2024 sebagai langkah memperkuat integritas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (2/10/2025).
Bupati Darma Wijaya menekankan, hasil SPI menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam membenahi sistem kerja agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Integritas adalah fondasi utama kepercayaan publik. Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil survei ini agar budaya kerja ASN di Sergai semakin bersih dan profesional,” tegasnya.
Momentum Pencegahan Korupsi Sejak Dini
Dalam rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Sumut dan Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Darma Wijaya menilai kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.
“Arahan Ketua KPK jelas, bahwa keuangan negara adalah milik rakyat. Tidak boleh ada penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini harus dipegang teguh seluruh ASN di Sergai,” ungkapnya.
Langkah Konkret Pemkab Sergai
Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik itu menegaskan Pemkab Sergai akan memperkuat pengawasan internal dan memperluas digitalisasi layanan publik untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Ia berharap masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pemerintahan yang berintegritas.
“Kami ingin masyarakat puas atas pelayanan pemerintah. Jika pelayanan prima dirasakan, kepercayaan publik akan tumbuh dan pembangunan daerah semakin baik,” ujarnya.
Sinergi Pemda dan KPK
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasinya kepada para kepala daerah yang hadir. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi nyata dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menegaskan bahwa lembaganya konsisten mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. “KPK akan bertindak tegas tanpa pandang bulu. Keuangan negara adalah amanah rakyat yang harus dikelola untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Peserta Rapat
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumut, diikuti 33 kabupaten/kota, dengan 10 kepala daerah hadir secara langsung. Selain para bupati/wali kota, hadir pula pimpinan OPD Sumut dan jajaran Pemkab Sergai.(RM)
