WaroengBerita.com – Humbahas | Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Tahun Anggaran 2022 pada Mei 2023.
Dalam laporannya, BPK menguraikan bahwa dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas pekerjaan jasa konsultansi berupa dokumen kontrak, hasil pekerjaan, data pendukung pembayaran (invoice), dan dilakukan konfirmasi kepada penyedia jasa konsultansi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Humbahas, diketahui terdapat personil konsultan sebanyak 4 orang yang dalam pelaksanaannya tidak terlibat dalam pekerjaan kontrak.
Adapun 2 paket dimaksud diantaranya paket Detail Engineering Design (DED) Optimalisasi Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Parlilitan serta paket Pembuatan DED Optimalisasi SPAM IKK Pollung.
Saat diminta konfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan whatsapp oleh wartawan, Jumat (6/9), Kepala Dinas PKP Humbahas, Anggiat Simanullang dan Boima Tambunan selaku Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas PKP Humbahas atas Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2022 itu, tidak memberikan respon dan tetap bungkam.
Terpisah, narasumber yang berpengalaman dibidang Konsultan dan Jasa Konstruksi, Erwin Simanjuntak ST menjelaskan terkait dengan data personil diantaranya 2 orang surveyor dan 1 orang operator komputer yang fiktif pada paket DED Optimalisasi SPAM IKK Pollung sebesar Rp. 99.500.950,00. Diduga CV Wahana Inspirasi Bersama melampirkan data time sheet yang tidak benar atau melampirkan tanda tangan palsu.
“Begitu juga dengan data yang ditelusuri bahwa CV Balakosa Consultant dengan 1 orang surveyor fiktif pada paket DED Optimalisasi SPAM IKK Parlilitan dengan nilai kontrak Rp 243.163.800,00 sementara fisiknya belum dilaksanakan sampai hari ini, diduga program kegiatan ini juga hanya untuk menghabiskan anggaran tahun 2022,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/9/2024).
Erwin juga menuturkan terkait siapapun PPKnya, Boima Tambunan selaku kepala bidang harus bisa memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan CV Wahana Inspirasi Bersama.(*)
