WaroengBerita.com – Jakarta|Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melakukan kunjungan kerja sekaligus audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Kehadiran Bupati Pakpak Bharat bersama rombongan disambut langsung oleh Menteri Kesehatan beserta jajaran direktur jenderal di lingkungan Kemenkes.
Dalam pertemuan tersebut, Franc Bernhard Tumanggor memaparkan proposal pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tengah melaksanakan tahapan pembangunan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salak guna mendukung visi dan misi daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Bupati menegaskan bahwa penguatan sektor kesehatan selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, terutama pada bidang kesehatan.
Dalam kesempatan itu, ia mengajukan proposal pengembangan layanan kesehatan senilai Rp42,315 miliar yang mencakup pembangunan gedung rawat inap, instalasi farmasi, instalasi CSSD, IPSRS, rumah dinas dokter spesialis, pengadaan ambulans puskesmas dan puskesmas keliling, Modular Operating Theatre (MOT), serta berbagai alat kesehatan penunjang seperti treadmill dan endoskopi.
Franc juga menyampaikan bahwa kondisi sarana dan prasarana RSUD Salak saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan mutu layanan kesehatan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan mempelajari dan mengupayakan solusi terbaik, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Ia menegaskan bahwa persoalan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu diselesaikan secara kolaboratif. (SB)
