WaroengBerita.com – Pakpak Bharat | Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rumah Koordinasi) lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada Selasa (26/3/2025), yang diadakan di ruang rapat Garuda, kompleks kantor Bupati Pakpak Bharat. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Cahyadi Sabri, SH, MH, yang bertindak sebagai pemateri.
Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat menekankan pentingnya koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. “Koordinasi adalah wujud nyata kita bersama dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan publik terhadap pemerintah semakin besar, dan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi sangat penting untuk mengawal pembangunan,” ujar Bupati Franc Bernhard Tumanggor.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Cahyadi Sabri, SH, MH, memberikan pemaparan mengenai “Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.” Dalam paparan tersebut, Kajari Dairi menjelaskan tentang pengertian gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi serta gratifikasi oleh penegak hukum.
“Setiap bentuk pemberian, penerimaan, atau penolakan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan,” tegas Cahyadi Sabri.
Kajari Dairi juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang terus memupuk semangat nasionalisme, khususnya dalam menghormati simbol-simbol negara. “Tadi saya melihat, saat lagu kebangsaan Indonesia Raya kita nyanyikan bersama, seluruh peserta berdiri dengan sikap sempurna, mengangkat tangan, dan memberi hormat. Ini luar biasa, dan mungkin ini hasil dari retret Kepala Daerah yang telah diterima oleh Bapak Bupati di Magelang beberapa waktu lalu,” ujar Kajari Dairi.
Acara ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara berbagai pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, sehingga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Pakpak Bharat.(SB)
