WaroengBerita.com – Tebing Tinggi | Komisi X DPR RI memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi sektor pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan riset di daerah. Dalam kunjungan kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 ke Kota Tebing Tinggi, Rabu (22/7/2026), para legislator bersama jajaran kementerian dan lembaga pemerintah pusat berdialog dengan pemerintah daerah, tenaga pendidik, siswa, hingga pengelola perpustakaan guna memperoleh gambaran riil kondisi di lapangan.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengawali agenda dengan mengunjungi SD Negeri 165735 Tebing Tinggi, SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, serta Perpustakaan Daerah. Di setiap lokasi, pembahasan tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana, tetapi juga menyentuh berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi dunia pendidikan.
Menurut Esti, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR agar kebijakan yang disusun pemerintah pusat benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di daerah.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir di tingkat nasional berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan,” ujarnya usai mengikuti dialog di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi.
Ia menjelaskan, berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Komisi X DPR RI pada pembahasan bersama pemerintah pada masa sidang berikutnya.
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Komisi X menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan yang didukung regulasi dan pembiayaan yang memadai.
“Kami meyakini sumber daya manusia yang unggul lahir dari sistem pendidikan yang berkualitas, didukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan anggaran yang memadai. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan Tebing Tinggi yang maju, religius, makmur, dan sejahtera,” katanya.
Dalam sesi dialog, sejumlah isu strategis menjadi perhatian para peserta. Di antaranya menyangkut kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinilai belum memperoleh perlakuan setara dengan tenaga pendidik formal, kepastian status dan perlindungan hukum bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta akibat perubahan pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.
Selain itu, pelestarian budaya daerah juga menjadi topik pembahasan. Pemerintah daerah mengusulkan revitalisasi museum sebagai pusat edukasi sejarah sekaligus sarana menjaga identitas budaya lokal agar tetap dikenal generasi muda.
Kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan penyerahan sejumlah program dukungan pemerintah pusat. Sebanyak lima mahasiswa STIE Bina Karya menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selain itu diserahkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun 2026 serta Bantuan Riset Inovasi Indonesia Maju dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada LLDIKTI Wilayah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan yang sama, BRIN turut menyerahkan naskah kebijakan daerah kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai referensi penguatan tata kelola riset daerah. Sementara pemerintah kota menyerahkan jawaban tertulis atas daftar inventarisasi masalah yang sebelumnya disampaikan Komisi X DPR RI.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri sejumlah anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Himmatul Aliyah, Kurniasih Mufidayati, Sofyan Tan, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Bonnie Triyana, Once Mekel, Abdul Fikri Faqih, Reni Astuti, Dewi Coryati, Muhammad Hoerudin Amin, dan Sabam Sinaga. Hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala sekolah, serta perwakilan organisasi pendidikan dan kebudayaan.
Menutup rangkaian kunjungan, MY Esti Wijayati menegaskan bahwa setiap aspirasi yang diterima akan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan nasional.
“Seluruh masukan yang kami terima hari ini akan kami perjuangkan agar tidak berhenti sebagai catatan rapat, tetapi benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan, kebudayaan, dan generasi muda di daerah,” tutupnya.(RM)
