Bupati Humbahas Ikuti Rakor Perlinsos Digital, OPD hingga Kepala Desa Diminta Percepat Registrasi Penerima Bansos

Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional menekankan percepatan pendataan masyarakat miskin dan rentan. Pemkab Humbahas diminta mengoptimalkan ASN serta kader sebagai Agen Perlinsos agar bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Keterangan : Foto bersama.(Ist)

WaroengBerita.com – Humbahas | Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Registrasi Penerima Bantuan Sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan Gerakan Nasional Peduli Tetangga secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, Kepala Dinas Sosial Rambe M. Manalu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Adrianus Mahulae, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk unsur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rapat koordinasi dipimpin Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Pembahasan berfokus pada percepatan registrasi masyarakat calon penerima bantuan sosial serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat melalui Agen Perlinsos. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan akurasi data sehingga penyaluran bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dalam arahannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan perlunya mengaktifkan kembali Agen Perlinsos yang belum menjalankan tugas. Pemerintah daerah juga diminta melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa sebagai agen untuk membantu proses registrasi masyarakat.

Ia turut meminta agar pendataan dilakukan secara cepat dan konsisten setiap hari, dengan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengarahkan pemerintah daerah agar mempercepat registrasi warga yang membutuhkan bantuan sosial. Ia juga menekankan pentingnya pemantauan capaian pendataan secara berkala serta pelibatan ASN dan kader di bawah pembinaan pemerintah daerah sebagai Agen Perlinsos.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlinsos Digital. Menurut arahannya, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan registrasi berjalan baik, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mempercepat pencapaian target pendataan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Oloan P. Nababan meminta seluruh OPD terkait, camat, hingga kepala desa dan lurah di Kabupaten Humbang Hasundutan segera mengambil langkah konkret mempercepat registrasi masyarakat melalui Portal Perlinsos Digital.

Ia juga menginstruksikan agar ASN dan kader di daerah dioptimalkan sebagai Agen Perlinsos, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan saat proses pendaftaran.

Pendataan, lanjutnya, harus memprioritaskan masyarakat miskin dan rentan. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat.

Melalui percepatan registrasi dan penguatan koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemkab Humbahas berharap proses pendataan penerima bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif sehingga program perlindungan sosial semakin tepat sasaran.(Barto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *