WaroengBerita.com – Taput |Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memperkuat sinergi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Sopo Partungkoan, Tarutung, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tapanuli Utara bersama Wakil Bupati , serta melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan lembaga pengawasan. Sosialisasi ini bertujuan memperkuat transparansi, tata kelola, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa di seluruh wilayah kabupaten.
Turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI , Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK , serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara . Selain itu, kegiatan diikuti unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen strategis pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan dan tertib administrasi.
Menurutnya, aparatur desa dituntut semakin adaptif dalam menyusun perencanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Keberhasilan pembangunan desa, kata dia, tidak hanya dilihat dari realisasi kegiatan fisik, tetapi juga dari kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengawasan guna mencegah kesalahan administratif serta memperkuat sistem pengendalian internal. Sosialisasi tersebut diharapkan menjadi ruang pembelajaran bersama dalam memahami regulasi pengelolaan dana desa secara lebih komprehensif.
Kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech dari Anggota Komisi XI DPR RI serta pemaparan materi dan diskusi interaktif bersama Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Utara.
Melalui forum ini, pemerintah desa diharapkan semakin siap mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan desa berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Brt)
