WaroengBerita.com – Tanjungbalai | Keputusan Pemerintah Kota Tanjungbalai menolak hibah pembangunan masjid terapung memicu perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka guna menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
Salah satunya disampaikan A. Fadli Nasution, pemuda Kota Tanjungbalai yang juga pengurus KNPI Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa masyarakat menghormati keputusan pemerintah, namun tetap membutuhkan penjelasan menyeluruh terkait dasar dan pertimbangan penolakan tersebut.
“Penolakan ini tentu memiliki alasan. Tapi penting disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi di tengah masyarakat,” ujarnya pada Jumat (1/5/2026).
Menurut Fadli, kebijakan tersebut juga berdampak pada harapan masyarakat dalam mengembangkan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata religi berbasis konsep waterfront city. Ia menilai, rencana menghadirkan ikon baru bernuansa keagamaan kini terkesan tertunda.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk sejauh mana keterlibatan DPRD Kota Tanjungbalai sebagai representasi masyarakat. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga prinsip partisipasi publik dalam kebijakan daerah.
Fadli menambahkan, pembangunan masjid terapung sejatinya memiliki potensi besar, tidak hanya sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai simbol religius yang dapat meningkatkan daya tarik kota. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan pemerintah tetap harus dihormati selama dilandasi kajian matang.
“Kita hanya berharap ada keterbukaan dan ruang dialog, agar masyarakat memahami arah kebijakan yang diambil,” katanya.
Hingga kini, publik masih menantikan penjelasan resmi dari Pemko Tanjungbalai terkait penolakan hibah tersebut. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bersama.(DS)
