WaroengBerita.com – Labuhanbatu |Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya menyatakan dukungan terhadap instruksi yang meminta jajaran kejaksaan di daerah untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum , , yang menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut justru banyak ditemukan di tingkat daerah.
Menurut Baginda, langkah Kejaksaan Agung memberikan ruang bagi kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri untuk menampung laporan masyarakat merupakan upaya penting dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden .
“Kami mendukung instruksi Kejagung kepada kejaksaan di daerah agar turut menampung dan mengusut kasus-kasus terkait MBG. Berdasarkan berbagai informasi yang berkembang, persoalan dalam pelaksanaan program ini banyak muncul di daerah sehingga perlu mendapat perhatian serius,” ujar Baginda dalam keterangan persnya.
HMI Labuhanbatu Raya juga menyoroti dugaan praktik jual beli titik dapur pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai berpotensi mengganggu efektivitas program. Menurutnya, jika praktik tersebut benar terjadi, maka jumlah titik pelayanan yang seharusnya tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dapat berkurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baginda menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus ditelusuri secara menyeluruh agar tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tidak terganggu oleh kepentingan tertentu.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk bertindak profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan yang masuk, tanpa membedakan latar belakang pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, HMI Labuhanbatu Raya berharap kejaksaan di daerah dapat membuka akses pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat sehingga berbagai informasi terkait dugaan penyimpangan program dapat segera ditindaklanjuti.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, pengawasan yang kuat dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat.
Dengan adanya langkah pengawasan yang lebih ketat, HMI berharap pelaksanaan MBG dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan mampu mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang memadai bagi anak-anak di seluruh daerah.(AS)
