WaroengBerita.com – Dairi | Bupati Dairi Vickner Sinaga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan aset yang masih menghadapi kendala hukum.
Agenda tersebut dibahas saat Bupati Vickner Sinaga didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, bertemu Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, R. Hendy Nur Kusuma, S.Tp., M.A., di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati memaparkan perkembangan pembangunan yang tengah berjalan di Kabupaten Dairi sekaligus menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Badan Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkokoh wawasan kebangsaan, membangun harmoni sosial, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat menjelang pelaksanaan agenda pemerintahan dan demokrasi di daerah.
Menurut Vickner, stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, kalangan pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat harus terus diperkuat agar iklim yang kondusif tetap terjaga.
Selain membahas aspek pemerintahan, Bupati juga mengangkat persoalan pengelolaan aset daerah yang masih terkendala berbagai persoalan hukum, termasuk aset yang belum dapat dimanfaatkan akibat sengketa warisan. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan penyelesaian yang komprehensif agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Vickner meminta masukan kepada jajaran Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan aset pemerintah daerah dapat berlangsung secara tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Pertemuan tersebut juga membahas penguatan program pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, serta optimalisasi deteksi dini terhadap potensi konflik sosial melalui peran Kesbangpol.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna menciptakan iklim pembangunan yang aman, kondusif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap koordinasi yang terus terjalin dengan Kemendagri dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung penguatan demokrasi lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga penyelesaian berbagai persoalan aset sesuai ketentuan hukum.
Melalui dukungan pemerintah pusat, Pemkab Dairi optimistis berbagai program strategis dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Dairi di masa mendatang.(RS)
